Audiensi dengan Ormas Gerakan Jalan Lurus, Ketua DPRD Jateng akan Tindaklanjuti Tuntutan GJL

(Foto: Ketua DPRD Sumanto bersama Wakil Ketua Mohammad Saleh dan Setyo Arinugroho mendengarkan aspirasi dari GJL, Senin 8 Sep 2025)

Kabarpatigo.com - SEMARANG -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menerima audiensi dari organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) Lantai IV Gedung DPRD Jateng, Senin (8/9/25).

Audiensi dipimpin langsung Ketua DPRD Jateng, Sumanto bersama Wakil Ketua Mohammad Saleh dan Setyo Arinugroho. Hadir pula anggota DPRD, Sumarwati dan Agus Wijayanto.

Baca juga: Undang Mahasiswa Cipayung Plus, DPRD Jateng Respon Aspirasi Mahasiswa Soal Upah dan Transparansi Anggaran

Baca juga: Sambut 647 Mahasiswa Baru, USP Adakan Masa Pengenalan Tahun Ajaran 2025/2026

Dari pihak Pemprov Jateng, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Ikhwanudin, Kepala Bapenda, Kepala Disnakertrans, Kepala Dinsos, serta sejumlah pejabat terkait.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menyampaikan apresiasi atas kehadiran ormas GJL yang menyampaikan aspirasi masyarakat.

“DPRD selalu terbuka menerima masukan dari organisasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan ini akan menjadi perhatian kami bersama pemerintah provinsi,” ujarnya.

Dalam forum itu, Ketua GJL Riyanta menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Antara lain, penegakan hukum, maraknya premanisme, persoalan pajak kendaraan bermotor dan opsen, hingga pemberantasan aktivitas ilegal seperti perdagangan BBM, pupuk, dan makanan.

Baca juga: Jalan Baru Kayen-Srikaton, Bupati Pati: Insyallah Puluhan Tahun Tidak Akan Rusak

Baca juga: Bermuatan Politik, LBH Djuang Pati Imbau Masyarakat Tak Ikut Aksi Doa Bersama

Selain itu, GJL juga mendorong lahirnya wirausahawan baru, penguatan ketahanan pangan, pembinaan dunia usaha, kemudahan perizinan, serta penyaluran dana hibah atau CSR yang lebih tepat sasaran.

“Tolong pemerintah dan DPRD menindaklanjuti hal-hal yang menjadi perhatian kami. Kegiatan ilegal seperti galian C harus diberantas. Hibah dari pemerintah melalui anggota Dewan juga perlu disalurkan lebih selektif karena banyak laporan ke kami, penyalurannya tidak merata,” tegas Riyanta.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan GJL dari daerah juga turut menyampaikan persoalan lokal. Dari Kota Semarang, mereka menyoroti sengketa tanah warga dengan Pemkot Semarang, sedangkan dari Batang menyoroti peralihan status tanah yang dinilai masih dipersulit.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan GJL.

“Persoalan yang muncul di kabupaten/kota akan kami komunikasikan dengan pemerintah daerah setempat,” ucap dia.(red)