Soroti Perbedaan Data RTLH, Bupati Sudewo Pimpin Langsung Rakor Penanggulangan Kemiskinan

(Foto: Bupati Pati Sudewo saat hadiri rakor Penanggulangan Kemiskinan di ruang rapat  Kembang Joyo Pati, Kamis 11 Sep 2025)

Kabarpatigo.com - PATI - Bupati Pati, Sudewo memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Kembangjoyo, Setda Pati, Kamis (11/9/25).

Rapat ini dihadiri Kepala Bapperida, Badan Pusat Statistik (BPS), para asisten, camat, Baznas, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pati.

Baca juga: Pembangunan Jalan Lahar–Gunungsari Sepanjang 2,5 Km dapat Tinjauan Bupati Sudewo

Baca juga: Bupati Pati Tinjau Jalan Banjarsari-Tambahmulyo Selebar 2,48 Km dengan Lebar 5 Meter

Bupati menekankan bahwa setiap kebijakan harus berbasis pada data yang valid dan terukur.

“Indikator pembangunan seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, rata-rata lama sekolah, hingga usia harapan hidup harus kita cermati dengan baik. Semua kebijakan harus mengacu pada data resmi BPS,” tegas Sudewo.

Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah perbedaan data jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurut Bupati, terjadi deviasi yang cukup besar antara data BPS dan laporan di lapangan.

Baca juga: Mawar Merah, Simbol Sambutan Ketua Aliansi ke Anggota Pansus Hak Angket dari BKN

Baca juga: Dinda, Juara I Tenis Meja Tingkat Provinsi dapat Penghargaan dari Bupati Pati

“Kalau data BPS yang benar, maka program kita harus disesuaikan. Jangan sampai kebijakan tidak tepat sasaran. Saya contohkan, ada desa yang di data BPS masih tercatat memiliki RTLH, padahal di lapangan sudah nol. Jadi perlu klarifikasi dan sinkronisasi,” jelasnya.

Bupati Sudewo juga menyinggung relevansi program RTLH dengan anggaran Rp20 juta per unit. Menurutnya, dana tersebut seharusnya cukup untuk mengubah rumah tidak layak huni menjadi layak, sehingga penyaluran bantuan harus benar-benar tepat sasaran.

Lebih lanjut, Sudewo menegaskan bahwa data menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan program dan anggaran.

Sudewo mencontohkan, bantuan sosial dari Kementerian Sosial juga sangat bergantung pada data BPS. (red)