(Foto: wakil ketua komisi D DPRD Pati Endah Sri Wahyuningati bersama anggota komisi D yang lain menerima audiensi Ormas Gerak di ruang rapat paripurna DPRD Pati, Senin 8 Nov 2021)
Kabarpatigo.com - PATI - Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar audiensi bersama Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak).
Audiensi dipimpin ketua Komisi D Wisnu Wijayanto dengan topik mempertanyakan keberadaan Bumdesma Pati demi selamatkan uang negara.
Ikut hadir dalam acara tersebut sejumlah anggota Komisi D Dewan Pati, jajaran eksekutif dari Pemkab Pati, Kepala Dispermades, Satpol PP, Bagian Hukum Setda, Kabag Pemerintahan, Ketua Pasopati, Ketua Bumdesma Pati, PT MBSP dan Ormas Gerak, Senin (8/11/21).
Di awal audiensi Anton Sugiman selaku koordinator dari sejumlah LSM, tokoh masyarakat dan media mempertanyakan munculnya keberadaan Bumdesma Di Pati.
Demikian juga dirinya menanyakan terkait munculnya dana di Bumdesma mencapai angka 5,1 miliar dari setoran 159 desa yang ada di wilayah Pati.
Pihaknya mempertanyakan dana tersebut supaya di kembalikan ke desa dengan jumlah yang sesuai dari awalnya.
Demikian juga Soponyono selaku tokoh masyarakat sekaligus anggota BPD mempertanyakan pengelolaan administrasi yang dilakukan Bumdesma.
Hak dan tuntutan kami sebagai pemberi modal harus transparan dalam laporan keuangan. Harus ada laporan triwulan dan tutup buku setiap akhir tahun.
Dirinya berharap sebagai pengelola harus punya tanggung jawab dalam pengelolaan dan keuangan Bumdesma Pati.
Ketua Pasopati Pati Pandoyo mengaku pihaknya pada waktu itu setor dana Rp.125 juta ke Bumdesma Pati. Pihaknya berharap Dewan Pati bisa menampung aspirasi terkait persoalan di Bumdesma sehingga bisa selesai.
Dirinya mengaku saat ini pihaknya juga menunggu hasil audit dari auditor publik untuk mengetahui kebenaran yang terjadi terhadap pengelola dan keberadaan PT.
Faturohman dari Lembaga Bantuan Hukum mengungkapkan bahwa segala keterangan yang disampaikan dalam audiensi ini baik Ketua Bumdesma maupun PT MBSP tidak sesuai dengan kebenaran.
Karena itu pihaknya akan membawa ke ranah hukum terkait dengan Bumdesma Pati. Dirinya menyebut bahwa dana yang di Bumdesma hanya untuk kepentingan pribadi, dirinya yakin kalau dananya sudah tidak ada, ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Maju Berdikari Sejahtera Pati (PT MBSP) Reza Adiswasono menuturkan, sejauh ini, perusahaan yang ia pimpin telah membangun lima klinik pratama.
Seluruhnya telah terkoneksi dengan BPJS. Hingga akhir 2019, sudah ada 1.900 pasien BPJS terdaftar. Adapun hingga Mei 2020 lalu tercatat sudah 4.000 lebih pasien BPJS terdaftar di Klinik BUMDes sehat. Artinya, menurut Reza, sudah ada tren kenaikan kurva kapitasi.
“Untuk BEP, minimal ada 8 ribu sampai 10 ribu pasien. Target tahun ini bisa tercapai. Memang sejak ada pandemi corona ini, sampai Juni ini, kami belum bisa lakukan sosialisai masif. Namun, mudah-mudahan nanti kami bisa tingkatkan lagi, sehingga klinik kami bisa mencapai kapitasi sesuai target,” ungkap dia.
Rusgiyanto, Ketua Bumdes Bersama Pati menjelaskan klinik tersebut sebenarnya telah berjalan dengan baik. Ada dokter, perawat serta beberapa pegawai lain yang turut mendukung keberadaannya.
“Ini unit kelima dari target tujuh unit yang akan kami bangun. PT Maju Berdikari Sejahtera Pati, Perusahaan yang menaungi Klinik Pratama tersebut merupakan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa). Yanto mengatakan sebanyak 159 desa se Kabupaten Pati memiliki saham di perusahaan itu dengan sistem share holder," kata Rusgiyanto.
Ketua Komisi D Dewan Pati Wisnu Wijayanto menjelaskan audiensi dengan Gerak ini menyampaikan bahwa yang sudah memberikan saham ke Bumdesma Pati sampai saat ini belum dapat deviden.
Ia mencatat sedikitnya ada 154 desa yang menyerahkan modal usaha ke Bumdesma. Total ada Rp. 5,1 miliar dari ratusan desa tersebut. Namun hingga kini, belum ada keuntungan yang diperoleh desa-desa ini.
Bumdesma, lanjut Wisnu, berbentuk beberapa badan usaha mulai dari fasilitas kesehatan (faskes) atau klinik-klinik dan ada juga yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Hal ini membuat Paguyuban Solidaritas Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) akan melakukan audit. Hasil audit ini akan dibuat bahan untuk menindaklanjuti apakah Bumdesma ini dibubarkan atau dilanjutkan.
“Ini nanti Pasoepati akan mengadakan audit. Ini setelah tanggal 20 sudah ada hasilnya. Hasilnya nanti akan kami tindak lanjuti bagimana tergantung hasil audit nanti,” tandasnya. (red)
#DPRDPati
Komentar
Posting Komentar