Urgensi Koalisi Permanen

By: M Shoim Haris*

(Foto: wasekjen DPP Partai Golkar, M Shoim Haris)

Kabarpatigo.com - Telah menjadi adagium dalam governance studies bahwa sebuah pemerintahan membutuhkan dukungan politik yang kuat—baik dari masyarakat maupun dari partai-partai politik pendukungnya. Dukungan ini merupakan political energy yang menggerakkan mesin pemerintahan, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Di Indonesia, dimana political configuration bersifat sangat beragam, kebutuhan akan dukungan dan kolaborasi lintas kekuatan politik menjadi semakin urgensif. Tanpa itu, agenda pembangunan akan mengalami friksi yang tidak perlu.

Ini sama sekali tidak berarti meniadakan fungsi checks and balances. Namun, dalam konteks global geopolitical and economic volatility yang terus meningkat, negara membutuhkan kemampuan untuk merespons dengan cepat, bertahan (survive), dan tetap tumbuh. Dalam situasi seperti ini, kolaborasi dan kerja sama politik lintas partai menjadi semakin relevan.

Baca juga: Pembangunan KDKMP Desa Gajahkumpul Batangan dapat Tinjauan Langsung dari Kasdam IV/Diponegoro

Konsistensi, Stabilitas Politik dan Pembangunan Nasional 

Dalam pidato puncak HUT Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan permanent coalition yang bekerja dalam keadaan “suka maupun duka.” Pernyataan ini menegaskan pentingnya political chemistry antarkekuatan politik agar tetap konsisten dalam lanskap politik yang ditandai high volatility—ciri utama zaman ini.

Koalisi permanen memberikan ruang bagi measured political management di antara partai-partai yang berkoalisi. Dengan adanya structured coordination, penyamaan persepsi terhadap isu strategis menjadi lebih mudah. Koalisi permanen dapat berfungsi sebagai long-term political framework, sehingga tidak mudah terpecah oleh isu-isu temporer atau tekanan populisme jangka pendek.

Tanpa kerangka permanen, koalisi mudah retak akibat populist-driven issues yang sesungguhnya tidak selalu relevan bagi kepentingan pembangunan jangka panjang. Padahal, pemerintahan tidak dapat bekerja hanya berdasarkan isu populis; ia harus berorientasi pada national long-term development interest. Di sinilah koalisi permanen memainkan peran sebagai bridging mechanism yang menjaga konsistensi diskursus, memastikan dialog tetap produktif dan berorientasi masa depan.

Bung Bahlil memahami esensi kekuasaan yang diemban Presiden Prabowo Subianto: “Power didn’t work for itself, but power is operated to achieve people’s welfare.” Kekuasaan digunakan bukan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk membangun, memperbaiki, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih luas.

Untuk itu, Presiden membutuhkan dukungan koalisi yang konsisten. Stabilitas politik merupakan necessary condition bagi pembangunan. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa stabilitas politik. Dalam perspektif political economy, stabilitas menentukan bagaimana kebijakan ekonomi makro, investasi, pembangunan infrastruktur, dan reformasi kelembagaan dapat berjalan.

Karena politik bukan semata-mata kompetisi kekuasaan, melainkan arena untuk mewujudkan public justice dan general welfare, maka menjaga stabilitas politik adalah kewajiban kolektif. Pembentukan koalisi permanen menjadi instrumen demokratis yang sah untuk memastikan stabilitas tersebut.

Baca juga: Bantu Korban Bencana Alam, Muhammadiyah Instruksikan Infak Jumat untuk Bantuan Kemanusiaan

Baca juga: Wisata Edukasi "Pendopo", Bupati: Pendopo Jadi Ruang Belajar untuk Semua

Peran Golkar dan Fungsi Koalisi dalam Sistem Presidensial

Partai Golkar secara historis selalu berada di garis depan dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Golkar konsisten mendukung presiden dalam menjalankan visi-misi pemerintahannya, sambil tetap memegang prinsip checks and balances. Justru di sinilah letak tanggung jawab besar: mendukung presiden sekaligus mengawasi agar pelaksanaan pembangunan tidak melenceng dari visi besar yang telah ditetapkan.

Sesuai adagium “evil is in the detail”, potensi penyimpangan sering muncul pada tataran teknis. Karena itu, koalisi permanen dapat berfungsi sebagai joint secretariat yang memonitor pelaksanaan program secara kolektif. Dengan mekanisme seperti ini, koalisi tidak hanya menjadi kekuatan politik elektoral, tetapi juga menjadi policy guardian agar seluruh pelaksanaan pembangunan tetap berada di rel yang benar.

Di tengah kompleksitas global, politik Indonesia membutuhkan institutionalized cooperation yang mampu menahan guncangan populisme, volatilitas, dan fragmentasi politik. Koalisi permanen bukanlah upaya melemahkan demokrasi, melainkan strategi memperkuat daya tahan sistem presidensial, memastikan konsistensi kebijakan, dan menjaga orientasi pembangunan jangka panjang.

Pembangunan memerlukan stabilitas, dan stabilitas membutuhkan kedewasaan politik. Koalisi permanen adalah jalan institusional menuju kedewasaan itu.

*Wakil Sekjend DPP Partai Golkar