Idul Fitri, Kesucian Politik, dan Politik Kemakmuran

Oleh: Bahlil Lahadalia*

(Foto: Bahlil Lahadalia)

Kabarpatigo.com - JAKARTA - Idul Fitri artinya 'kembali pada fitrah, yaitu keaslian yang suci atau kesucian yang asli. Setiap manusia me-miliki fitrah, bakat alami yang dianugerahkan Tuhan untuk mengenali mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Ini merupakan dimensi pertama Idul Fitri, yaitu kesucian atau kesalehan.

Namun, Idul Fitri juga ber-arti hari raya makan. Pada hari aya ini umat Islam bukan hanya diperbolehkan, melainkan diseyogiakan untuk makan-makan, bergembira, dan berbahagia setelah berpuasa sebulan Denuh. Umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah berupa bahan makanan pokok seberat 2,5 kilogram per jiwa agar Fakir miskin juga dapat berpesta Hengan penuh kegembiraan. Ini dimensi kedua Idul Fitri, yaitu kemakmuran.

Jika dimensi kesucian bersi fat individual, privat, dan ritual, maka dimensi kemakmuran bersifat publik dan sosial. Ke-salehan ritual tidak sempurna jika tidak diikuti kesalehan so-sial. Oleh karena itu, dalam rukun Islam yang lima, di samping jaran yang berdimensi ritual seperti shalat, puasa, dan haji, terdapat pula kewajiban yang Derdimensi sosial, yaitu zakat Fitrah dan zakat mal sebesar 2,5 persen dari seluruh harta keka-yaan setiap orang yang besarnya sudah mencapai jumlah tertentu (nisab) dan sudah dimiliki dalam masa tertentu pula haul).

Sebagai aktivis sejak muda hingga menjadi orang politik yang berada di dalam kekuasaan, yang berasal dari keluarga lapisan bawah di pelosok daerah terpencil dan menjalani kehidupan yang sangat berat, saya selalu terobsesi akan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum.

Sejak usia dini, sudah biasa bagi saya mendengar keluhan, ketidakpuasan, protes, dan kemarahan atas situasi belum terwujudnya kemakmuran. Dari dulu hingga hari ini, masih banyak suara dari berbagai kalangan yang mempertanyakan arah politik kemakmuran rak-yat. Demokrasi dipertanyakan seraya dikaitkan dengan belum terwujudnya pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

Kerisauan ini terasa semakin dalam justru ketika ideologi Pancasila tampak semakin ko-koh secara formal dalam kehidupan politik dan kenegaraan, tetapi hanya sebatas lapisan ku-lit luar. Secara substansial, im-plementasi nilai-nilai Pancasila belumlah nyata dan kokoh. Nilai-nilai Pancasila belum hidup dan bekerja dalam praktik politik karena para aktornya belum sepenuhnya mampu me-nyubstansikan prinsip-prinsip nya akibat berbagai kendala dan hambatan.

Kehidupan politik kini telah berkembang menjadi sangat liberal, seolah tercerabut dari akar budaya bangsa, dengan ke-bebasan yang nyaris tanpa batas dan melupakan kemakmuran rakyat.

Politik biaya tinggi men-jadikannya semakin oligarkis dan plutokratis, ketika hanya orang-orang tertentu yang punya akses kekuasaan. Kekayaan materi telah menjadi kriteria utama rekrutmen politik. Sebagian kalangan bahkan meng idap dan menyebarluaskan skeptisisme, pesimisme, dan apatisme terhadap keadaan.

Dalam menjalani mandat politik di suasana seperti ini, nilai-nilai agama sebagaimana yang termanifestasi pada Idul Fitri menjadi pesan "ratu adil" yang mesianistik. Dua dimensi kesucian dan kemakmuran Idul

Fitri menjelma menjadi "teologi kesucian" dan "teologi kemakmuran" bagian dari nilai-nilai agama yang memandu para politisi dalam menjalani mandatnya. Keduanya bukan berakhir setelah Idul Fitri, melainkan menjadi awal perjuangan mewujudkan kesalehan ritual menjadi kesalehan sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teologi kesucian berlanjut ke "kesucian politik" dan teologi kemakmuran secara berlanjut ke "politik kemakmuran".

Idul Fitri mengandung hikmah untuk menuntun kita ke depan. Dimensi kesalehan, kesucian, dan kemakmuran Idul Fitri harus menjadi iman dalam perbuatan. Itu-berarti terus-menerus, mengalir tanpa henti, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Kata ini menggambarkan kon-sistensi dalam beribadah, bekerja, dan berusaha untuk me-wujudkan kesalehan, perdamai-an, dan kemakmuran sebagai mana yang diajarkan dalam iba-dah puasa dan hari Idul Fitri. Dengan kata lain, terjadi proses transformasi dari kesalehan ritual ke kesalehan sosial dan dari teologi kemakmuran yang esoterik ke politik kemakmuran yang eksoterik.

Kesalehan dan kemakmuran harus dipandang sebagai konsep kembar. Politik Indonesia harus diarahkan untuk memajukan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Para politisi dan penyelenggara negara harus menjalani mandat-nya dengan nilai-nilai kesalehan sekaligus kemakmuran yang dibimbing nilai-nilai agama.

Baca juga: KMP ADNG Pati Genjot Digitalisasi Koperasi dengan Sosialisasi ke Desa-Desa

Baca juga: Muhammadiyah Pati Siapkan 14 Lokasi Shalat Idul Fitri 2026, Ini Lokasinya!

Kekuasaan memang penting dalam kerja politik-karena dengan kekuasaan, kesempatan mewujudkan cita-cita terbuka lebar. Namun, berpolitik yang dibimbing kesalehan dan kemakmuran menempatkan kekuasaan bukan sebagai segala-nya.

Politik adalah kerja kebajikan, bukan sekadar karier duniawi. Politik adalah panggilan untuk mewujudkan kebajikan tertinggi, yaitu aktivisme kebajikan. Pemahaman ini melahirkan kesadaran bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam piramida kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya.

Dalam perspektif ini, partai-partai politik harus paling merasa bertanggung jawab. Sebagai pilar demokrasi, partai politik menduduki posisi sentral penentu arah kehidupan bernegara dan paling bertanggung jawab atas kehidupan demokrasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Politik harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan "kebaikan tertinggi" (summum bonum) dalam kehidupan manusia. Kemakmuran rakyat adalah tu-juan yang paling diinginkan dalam kerja-kerja politik. Pemenuhan kewajiban yang berasal dari hati nurani adalah bagian dari summum bonum itu sen-diri. Tuhan memberikan tekad batin yang kuat untuk bertin-dak atas dasar kewajiban dan keutamaan itulah moral yang murni, itulah politik kesucian, itulah kesucian politik.

Pada titik ini, politik yang telah mengembara terlalu jauh harus dikembalikan pada fitrahnya, yaitu politik yang suci. Politik Indonesia wajib dikembalikan ke dimensi kefitrahan dan politik kemakmuran rakyat.

Partai politik harus dibela bersama untuk kembali meng-utamakan "bina jiwa"-menjadi politik yang dibimbing nilai-nilai agama dan dipandu Pancasila, berkomitmen pada kemakmuran rakyat sebagai misi yang suci. Dengan kata lain, politik yang dikembalikan pada fitrahnya untuk diabdikan bagi se-besar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah politik kemakmuran. Semoga.

*Ketua Umum DPP Partai Golkar