Dalami Kondisi Pati, Wakil Ketua DPR RI Janji Panggil Plt Bupati

(Foto: Forum Komunikasi Masyarakat Pati saat diterima Pimpinan DPR RI, Senin 24 Agu 2026)

Kabarpatigo.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsul Rijal menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi Kabupaten Pati, mulai dari kepastian hukum, keamanan, hingga penguatan ekonomi dan investasi, Senin (24/8/26).

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Pati meminta adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan agar warga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman tanpa rasa takut.

Cucun mengatakan, aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti DPR RI. Ia berencana memanggil sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Pati, termasuk Plt Bupati Pati dan aparat penegak hukum (APH).

“Kita akan panggil siapa para pemegang kepentingan di sana, mulai dari Plt Bupatinya, kemudian juga para APH. Kita akan bertanya kenapa masyarakat Pati sampai meminta supaya betul-betul tercipta kenyamanan dan ekonominya maju,” kata Cucun.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan Forum Komunikasi Rakyat Pati lebih banyak berkaitan dengan persoalan lokal. Di antaranya keinginan agar Pati menjadi daerah yang aman, ramah terhadap investasi, serta mampu mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan pendidikan pesantren.

DPR RI Akan Dalami Kondisi Pati

Cucun juga menyebut masyarakat meminta komisi terkait di DPR RI melakukan kunjungan ke Pati untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Permintaan tersebut, kata dia, akan dipelajari dan dikoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.

“Kita akan dalami, kemudian nanti berbagai stakeholder di sana kita undang dulu, terutama Plt Bupati, kemudian juga APH-nya,” ujarnya.

Cucun menilai aspirasi masyarakat Pati perlu didengar dan disampaikan secara rasional, terutama menyangkut persoalan lokal yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

Menurutnya, munculnya polarisasi di tengah masyarakat Pati juga perlu menjadi perhatian. Ia mengatakan, masyarakat yang hadir dalam audiensi tersebut justru ingin membangun kembali narasi positif tentang Pati.

“Mereka ingin mengembalikan narasi positif bahwa Pati itu ramah untuk pendidikan pesantren, ramah untuk investasi,” katanya.

Soal Rencana Demonstrasi

Cucun juga menyinggung dinamika rencana aksi demonstrasi kelompok masyarakat Pati ke Jakarta.

Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat tetap harus ditempatkan sesuai mekanisme yang berlaku. DPR RI, kata dia, terbuka menerima masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara resmi.

“Semua didengar aspirasinya. Mekanismenya harus jelas. Kalau ada konsep, kirim ke kita. Audiensinya juga, kita akan terima,” tegasnya.

Baca juga: NU Memasuki Abad Kedua: Energi Besar, Entropi Organisasi, dan Pertaruhan Kesadaran Kolektif

Baca juga: Dekatkan Generasi Muda, Golkar Jateng Ubah Citra Partai: Bukan Cuma Politik, Tapi Ruang Berkreasi

DPR RI Soroti Pemblokiran Rekening

Selain persoalan keamanan dan ekonomi, Cucun juga menanggapi informasi mengenai pemblokiran rekening yang disebut berkaitan dengan kelompok aktivis yang akan melakukan aksi demonstrasi.

Ia mengatakan DPR RI akan meminta klarifikasi kepada pihak perbankan mengenai alasan pemblokiran tersebut.

Kita nanti konfirmasi ke perbankannya, kenapa sampai melakukan pemblokiran,” ujarnya.

Menurut Cucun, pemblokiran rekening bisa saja berkaitan dengan adanya indikasi tertentu dalam lalu lintas transaksi atau persoalan sumber dana. Namun, hal tersebut harus diklarifikasi terlebih dahulu kepada pihak bank.

“Kita akan tanya bank-nya. Itu kan dari salah satu bank di Himbara,” katanya.

Cucun menegaskan, audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati menjadi bagian dari upaya DPR RI mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Ia berharap persoalan yang berkembang di Pati dapat dikaji secara objektif dan tidak melebar dari persoalan utama, yakni bagaimana menciptakan keamanan, kepastian hukum, serta iklim ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dan investor. (red)

Komentar