Pembiaran Arogansi di Gedung DPRD, Faturahman: Ada Apa Ketua DPRD dengan AMPB?

(Foto: salah satu peserta demo yang menduduki kursi pimpinan DPRD Pati, Kamis 13 Agu 2026)

Kabarpatigo.com - PATI - Insiden di Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Kamis (13/8/26) malam memicu pertanyaan publik. Direktur LBH Djoeang Pati, Faturahman, menyoroti sikap pembiaran yang terjadi saat aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berlangsung di ruang rapat legislatif.

“Masak institusinya diacak-acak oleh AMPB kok terkesan membiarkan. Jangan korbankan institusi atau lembaga legislatif dengan gerakan murahan,” ungkap Faturahman.

Faturahman mempertanyakan ada hubungan apa antara AMPB dengan ketua DPRD. Menurutnya, keanehan itu muncul karena tidak adanya upaya pencegahan dari pihak internal.

“Jangan-jangan ini permainan untuk mengalihkan isu terkait rencana ketua DPRD yang disebut dalam persidangan kasus jual beli jabatan Perades (Perangkat Desa) di Kabupaten Pati. Masyarakat sudah cerdas, jangan dibuatkan sinetron murahan,” lanjutnya.

Baca juga: Berjamaah Subuh di Masjid Baitussalam, Kapolresta Pati Ajak Warga Perkuat Keamanan Lingkungan

Baca juga: Terima Outing Class TK Aisyiyah Kajen, Plt Bupati Dorong Anak Kenali Sejarah Pati

Direktur LBH Djoeang Pati juga meminta anggota DPRD Pati tidak mengadu domba masyarakat yang saat ini tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ia menduga peristiwa tersebut tidak lepas dari restu.

“Kami sangat yakin bahwa peristiwa yang kemarin terjadi di Gedung DPRD diduga dapat restu dari Plt Bupati Pati dan ketua DPRD. Karena ada pembiaran oleh peserta demo dari AMPB. Tidak ada upaya pencegahan baik dari pihak Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD, Satpol PP maupun aparat yang lain. Semua ada benang merahnya,” tegasnya.

“Kalau hal ini dibiarkan maka sebagian rakyat Pati yang akan menghakiminya karena sudah muak dipertontonkan sandiwara-sandiwara murahan,” tambahnya.

LBH Djoeang Pati juga melayangkan kecaman keras terhadap cara aksi AMPB pada Kamis (13/8/26) malam, Faturahman menilai aksi tersebut tidak menjunjung adat kesopanan dan etika.

“Mereka lebih mengedepankan sifat arogan. Plt Bupati dan Kapolresta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Pati yang merasa dilecehkan dengan kehadiran mereka di Gedung DPRD. Itu gedung milik kita bersama masyarakat Pati, jangan dinodai dengan perilaku yang tidak sopan. Kalau itu diteruskan masyarakat Pati akan marah dan melawan,” pungkasnya. (fat)