Komisi A DPRD Pati Terima Wadulan Penambahan Honor Operasional Bagi Pendamping Lokal Desa Kabupaten Pati

(Foto: Ketua komisi A DPRD Pati menerima audiensi Koordinator Pendamping Lokal Desa di ruang rapat gabungan, Sabtu 18 Sep 2021)

Kabarpatigo.com - PATI - Datangi Kantor DPRD Kabupaten Pati, Forum Komunikasi Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Pati, adukan persoalan terkait honor yang diterima masih jauh dari harapan kepada Komisi A DPRD Kabupaten Pati. 

Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh koordinator dari PLD Kabupaten Pati, Sholekul Hadi saat melakukan audiensi bersama Komisi A DPRD Kabupaten Pati dan perwakilan dari Dispermades, di ruang rapat gabungan, Sabtu (18/9/21).

Menurutnya, tugas pokok sebagai pendamping lokal Desa ini ikut berperan pada peningkatan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Sehingga, perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten agar terdapat penambahan honor operasional, mengingat tugas PLD ini juga membawahi empat Desa sekaligus. 

Lanjutnya, disebutkan bahwa total honor yang didapatkan perbulannya, selama ini sekitar 1,9 juta rupiah, dimana honor itu bersumber dari pendanaan dari Kementrian Desa 1,4 juta rupiah, kemudian uang transportasi 400 ribu rupiah dan sisanya untuk menanggung BPJS Kesehatan. 

"Kami merasa masih kurang Pak, apalagi teman-temen PLD yang dapet daerah terpencil yang terpaut jaraknya, apalagi kerja kita diharuskan mobile, jadi kita meminta tambahan honor ini kepada Pemerintah Kabupaten, jelasnya. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Ir. Bambang Susilo menyampaikan jika, pihaknya akan mendorong aspirasi yang telah disampaikan oleh temen-temen PLD ini, agar nantinya bisa segera ditindaklanjuti oleh Dinas terkait, dan dalam hal ini Dispermades. 

"Iyaa paling tidak untuk mencarikan payung hukum yang jelas, untuk nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Dinas terkait," ujarnya. 

Pihaknya pun menambahkan, jika sudah ada sejumlah Kabupaten di Jawa Tengah ini yang memperhatikan nasib dari temen-temen PLD, seperti di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemalang. 

"urgensi untuk penambahan honor bagi tenaga PLD ini memang sudah seharusnya, apalagi PLD berdampingan langsung dengan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam penggunaan dana Desa," pungkasnya. 

Di akhir acara, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati yang hadir juga diminta untuk membubuhkan tandatangannya sebagai bentuk dukungan kepada para PLD dalam memperjuangkan honor tambahan ini. (red)

#DPRDPati