(Foto: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Kamis 26 Jun 2025)
Kabarpatigo.com - PATI - Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Pati secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (26/6/25).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pati, jajaran eksekutif dan legislatif, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Secara umum, seluruh fraksi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pati atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sepuluh tahun berturut-turut.
Fraksi PDI Perjuangan misalnya, memandang capaian ini sebagai prestasi dan komitmen bersama seluruh pihak dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: Jambore Relawan Muhammadiyah-Aisyiyah di Karanganyar Dihadiri Tokoh Nasional
Baca juga: Abdul Mu’ti: Layanan Sosial Adalah DNA Muhammadiyah
Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan bahwa capaian WTP harus diikuti peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan ke depan.
Sejumlah fraksi juga menyinggung kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp482,7 miliar di 2024. Fraksi Gerindra dan PKS menekankan agar pemerintah lebih giat mengoptimalkan sumber-sumber PAD dan memaksimalkan penyerapan anggaran agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak terus meningkat.
Selain soal keuangan, beberapa fraksi memberi masukan agar pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan harus lebih ditingkatkan dan merata hingga pelosok desa. Fraksi PKB, misalnya, menekankan pentingnya jaminan kesehatan untuk semua warga dan pembangunan SDM berkelanjutan.
Baca juga: Istighosah di Pendopo Kabupaten, Doakan Pati Semakin Maju dan Penuh Keberkahan
Sementara Fraksi Demokrat meminta perbaikan infrastruktur jalan dan optimalisasi pembinaan olahraga.
Sebagian besar fraksi, seperti Golkar dan PPP, menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran agar publik bisa ikut mengawasi.
Selain itu, efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus terus ditingkatkan demi mewujudkan good governance.
Ketujuh fraksi (PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS) sepakat agar pemerintah daerah memanfaatkan evaluasi pertanggungjawaban APBD ini sebagai bahan perbaikan.
Sinergi eksekutif dan legislatif pun diharapkan bisa berlanjut agar pembangunan Kabupaten Pati lebih merata dan membawa kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. (red)
Komentar
Posting Komentar