(Foto: Direktur LBH Djoeang Pati Fatkhurrahman)
Kabarpatigo.com - PATI - Pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati kembali menuai sorotan. Kali ini kritik datang dari Direktur LBH Djoeang Pati Fatkhurrahman, yang menilai kebijakan Plt Bupati Pati lebih fokus pada mutasi pejabat dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Menurut Fatkhurrahman, masyarakat saat ini justru menunggu kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Seharusnya Plt Bupati memprioritaskan kebutuhan masyarakat, salah satunya jalan pembangunan demi mendukung perekonomian Pati. Namun yang didahulukan justru mutasi pejabat dan pelantikan yang kurang mendapat simpati masyarakat,” ujar Fatkhur Rahman kepada awak media, Kamis (21/5/26).
Baca juga: Idul Adha 2026, Muhammadiyah Pati Gelar Shalat Id di Halaman Stadion Joyo Kusumo
Baca juga: SPMB SMA/SMK Resmi Dibuka, Gubernur Ahmad Luthfi: “No Titip-Titip”
Ia menyebut kebijakan yang diambil Plt Bupati Pati berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Fatkhurrahman menyoroti intensitas pergantian pejabat yang dinilai terlalu sering dilakukan dalam waktu singkat sejak Chandra menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah.
“Baru sekitar 120 hari menjabat sebagai Plt sudah berkali-kali melakukan pengangkatan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memicu ketidakpercayaan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah apabila tidak dibarengi dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Disetujui Gubernur, Siti Subiati Dilantik sebagai Pj Sekda Baru Pati
Baca juga: Dua Pelajar Pati Lolos Paskibraka Mewakili Daerah Tingkat Provinsi Jateng
LBH Djoaeng Pati juga meminta agar pemerintah daerah lebih fokus pada program-program yang dianggap mendesak dan dibutuhkan masyarakat luas.
“Kondisi masyarakat hari ini menunggu kebijakan yang populis dan benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat, bukan justru polemik mutasi pejabat,” lanjutnya.
Fatkhurrahman bahkan mengingatkan bahwa gelombang kritik dan protes masyarakat bisa semakin besar apabila pemerintah daerah tidak segera melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan yang dijalankan.
“Kalau hal ini diteruskan, bukan tidak mungkin masyarakat sendiri akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak aspiratif,” tegasnya. (red)
Komentar
Posting Komentar