HMI Pati Dukung Kenaikan PBB-P2 dengan Catatan, Tolak Penurunan Bupati

(Foto: bendera HMI)

Kabarpatigo.com - PATI - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pati menyatakan sikap resmi terkait isu aksi demonstrasi tanggal 13-14 Agustus 2025 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pati.

Selaku ketua HMI Pati, M. Arif, menegaskan bahwa organisasi ini tetap pada komitmen awal agar kenaikan pajak dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Pembunuhan Pria di Kayen Dipicu Asmara Menyimpang, Berikut Keterangan Polisi!

Baca juga: Ormas GR Pati Usai Jalani Verifikasi, Tokoh Nasional Anies Baswedan

"Kenaikan pajak sebaiknya dinaikkan secara bertahap, mengingat banyak masyarakat yang dinilai belum siap jika kenaikan dilakukan secara drastis pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2," terang Arif.

Selain itu, HMI Pati mendorong Pemkab Pati agar melakukan rasionalisasi terhadap pemetaan objek pajak PBB P2. Harapannya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih optimal dan berjalan adil sesuai aspirasi masyarakat.

Baca juga: Gubernur Jateng Tawarkan Dua Proyek Unggulan Kabupaten Pati kepada Investor Nasional-Internasional

Baca juga: Hadiri Tasyakuran Haji 1446 H, Wabup Chandra: Haji Adalah Wujud Ketundukan dan Keikhlasan

Menanggapi wacana demonstrasi pada 13-14 Agustus 2025 mendatang, HMI Pati memilih langkah audiensi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah daerah.

“Kami sudah mengajukan satu kali surat permohonan audiensi ke Pemkab Pati. Surat pertama tidak mendapat respons, harapan kami semoga surat kedua yang akan dikirim bisa ditanggapi,” ujar M. Arif.

HMI Pati juga menolak tuntutan aksi yang berujung penurunan Bupati Sudewo, apabila tidak diturunkannya PBB P2, karena dinilai terlalu politis dan kurang tepat di tengah masa transisi pemerintahan.

“HMI bukan pendukung pemerintahan, kami tetap oposisi dan akan terus melakukan kontrol serta kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” imbuhnya.

Jika surat permohonan audiensi tetap tidak mendapat tanggapan, HMI membuka opsi untuk turun aksi sebagai langkah kritik terakhir terhadap Pemkab Pati.

“Jika surat kedua juga diabaikan, itu sama saja menunjukkan sikap otoritarian dalam pemerintahan,” pungkasnya. (aa)