Monitoring Pelayanan Publik di Pati, Pemprov Jateng : Semua Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan Normal

(Foto: salah satu kantor di Kabupaten Pati berjalan normal)

Kabarpatigo.com - PATI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melakukan monitoring pelayanan publik di Kabupaten Pati. Pemprov meminta semua pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pati, harus tetap berjalan normal.

Masyarakat yang ingin mengurus keperluan di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus dilayani sebaik dan selancar mungkin.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, beberapa waktu juga meminta agar pelayanan publik di Kabupaten Pati harus tetap berjalan maksimal.

“Masyarakat tetap harus dilayani, enggak boleh berhenti pemerintahannya,” ungkap Taj Yasin.

Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Pati memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar dan optimal. Pantauan di sejumlah kantor OPD menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung normal, aman, dan nyaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) misalnya, masyarakat tetap dapat mengurus administrasi kependudukan tanpa hambatan.

Proses pelayanan berjalan tertib dengan antrean yang teratur, sehingga kebutuhan dokumen kependudukan warga bisa terpenuhi dengan baik.

Hal serupa juga terlihat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati. Pegawai tetap melayani masyarakat sesuai prosedur yang berlaku, memastikan layanan keuangan daerah maupun administrasi aset berlangsung tanpa gangguan.

Kondisi tersebut menunjukkan jajaran birokrasi di Kabupaten Pati berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak terdampak oleh dinamika politik yang berkembang.

Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan kenyamanan warga dalam mengakses layanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso, mengatakan, hingga saat ini tidak ada masalah pada pelayanan Pemerintahan Kabupaten Pati.

Semua berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan pegawai yang bertugas memberikan pelayanan, terus bekerja secara optimal.

“Alhamdulillah, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pati terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada persoalan. Semua berjalan lancar dan sebagaimana mestinya, termasuk pelayanan terkait perizinan-perizinan,” ujarnya, Kamis (28/8/25).

Baca juga: Sarmuji Sampaikan Duka dan Dukung Kapolri Usut Insiden Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob

Baca juga: Golkar Jateng Silaturahmi ke Muhammadiyah, Saleh: Kami Sangat Terkesan dengan Capaian Muhammadiyah

Hingga saat ini, lanjut Riyoso, tidak ada komplain dari masyarakat terkait kendala dalam pelayanan publik. Dia meminta masyarakat jangan segan menyampaikan bila ada kendala, agar dapat dilakukan evaluasi.

“Warga Kabupaten Pati silakan menyampaikan, mana yang sekiranya harus kita lakukan satu evaluasi,” ungkapnya.

Sementara, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Pati, Febes Mulyono, menuturkan, pihaknya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan optimal.

Hal itu sudah menjadi prinsip BPKAD dalam melayani terkait pajak, pendapatan pajak, dan retribusi.

“Secara umum pelayanan tidak ada tidak ada hambatan. Kita melayani masyarakat apa adanya,” tuturnya.

Febes juga menyampaikan, bupati sudah membatalkan kenaikan PBB 250 persen, dan mengembalikan pada aturan penetapan 2024. Jadi, tidak ada kenaikan PBB.

“Kita kembalikan ke penetapan pada 2024, dan itu sudah langsung kita tindak lanjuti. Keputusan yang berkaitan dengan ketetapan pajak 2025 sudah dicabut. Pengaturan yang berkaitan dengan itu juga kita cabut, dan kami sudah mengonversikan kembali kembali ke pajak tahun 2024,” ungkapnya.

Pihaknya telah melakukan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh masyarakat, yang sudah terbayarkan sebelum ada pencabutan.

Baca juga: Ajang Baznas Awards 2025, Lazismu Raih Pengharapan LAZ Nasional Pengumpulan ZIS Terbaik

Baca juga: Plt Sekda, Riyoso: Pelayanan Publik Pati Tetap Jalan Meski Belum Stabil

Hal itu sudah dikoordinasikan ke sejumlah pihak terkait, termasuk Camat dan Kepala Desa, hingga masyarakat.

“Kita jaga kondusivitas, karena yang terpenting adalah komunikasi dan kondusivitas. Itu bisa terjaga dengan baik. Dan kami pastikan, pendapatan dari pajak nantinya akan diberikan kepada masyarakat melalui program-program pembangunan,” jelas Febes.

Terpisah, Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Pati, Didik, juga memastikan jika pelayanan publik di kantornya berjalan sesuai jadwal yang berlaku.

“Pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat kita layani dengan baik, di antaranya mengurus KTP, kepindahan, dan lainnya,” katanya.

Salah satu warga, Ismi, mengaku mendapatkan pelayanan yang lancar dan nyaman. Dia datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus surat administrasi kepindahan kependudukan.

“Pelayanan berjalan lancar dan baik. Saya mau mengurus kepindahan kependudukan. Saya sebelumnya kerja di Semarang, sekarang mau kembali ke Pati,” ucapnya.

Pekerja di kantor Notaris, Danang, mengatakan, situasi politik yang sempat memanas tak menghambatnya untuk mendapatkan pelayanan di kantor BPKAD.

“Saya mengurus administrasi milik klien di BPKAD, dan pelayanannya baik. Tidak ada hambatan. Semuanya lancar,” tandasnya. (diskominfojtg)