Pansus Soroti Penggunaan Anggaran APBD, Kadinas PUPR: Renovasi dan Pembangunan Sesuai Visi Misi Bupati

(Foto: Kadinas PUTR Pati, Riyoso)

Kabarpatigo.com - PATI - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati memangil pejabat Pemkab, guna mencari tahu seputar penggunaan anggaran, Rabu (17/9/25).

Pejabat yang diundang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pati, Riyoso. Dia saat ini juga ditunjuk Bupati Sudewo untuk merangkap sebagai Penjabat Sekda Pati.

Tim Pansus Hak Angket DPRD Pati menyoal sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan Sudewo di saat kebijakan efisiensi anggaran. Pansus juga menyoal pergeseran APBD 2025 dengan alasan efisiensi anggaran.

Muhammadun kembali melontarkan pertanyaan kepada Riyoso selaku Kepala Dinas PUTR Pati kaitannya dengan hasil penggeseran APBD tahun 2025.

"Yang saya tanyakan prosesnya sudah benar atau belum. Karena yang saya tahu hasil pemeriksaan dari mantan Sekda Pati (Jumani) sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan," ucap Muhammadun.

Justru Sekda baru dilibatkan oleh Bupati Pati, kata Muhammadun, setelah proses pergeseran APBD tahun 2025 telah final.

"Artinya proyek jalan semua ini, APBD menyesuaikan dengan perubahan program yang sudah disesuaikan. Apakah proses seperti itu benar?" cetus politikus asal Margoyoso ini.

Muhammadun mencontohkan seperti area dan taman di halaman pendopo Kabupaten Pati dan rumah dinas Bupati Pati yang sudah bagus malah dibongkar kembali untuk direnovasi.

Selanjutnya keberadaan Masjid Agung Baitun Nur di Alun alun Pati yang sebelumnya pernah dilakukan renovasi. Namun Bupati Sudewo mendadak melakukan renovasi masjid dengan anggaran Rp 15 miliar.

"Kemudian (renovasi) Alun-alun Simpang Lima Pati itu anggarannya Rp 10 miliar atau Rp 12 miliar, namun belum lama juga mau diubah," tukas Muhammad dengan nada heran.

Tak hanya itu saja, Muhammadun juga menyoroti pemugaran Gapura Pati Bumi Mina Tani yang berada di Kecataman Margorejo Pati.

Dengan pemugaran bangunan kepemerintahan yang lama, kata Muhammadun, terkesan bahwa kepemerintahan Bupati yang sekarang tampaknya ingin menghilangkan peninggalan pemerintah sebelumnya.

"Sampai sampai slogan (Bumi Mina Tani) mau diganti walaupun diralat oleh Bupati (Sudewo) tidak mengganti slogan, namun Pati Mutiara itu hanya tema Hari Jadi Kabupaten Pati. Sebelumnya Pati Bumi Mina Tani mau diganti menjadi Pati Mutiara," tutur Muhammadun.

Salah satu politikus senior di Pati ini mengaku prihatin dengan sejumlah kebijakan Bupati Pati saat ini. Sebab ia melihat justru langkah efisiensi anggaran ini malah menjadi bias.

"Artinya masalah efisien, bangunan yang belum mendesak itu diutamakan (direnovasi), sehingga narasi efisien menjadi bias," sesal Muhammadun.

Menjawab pertanyaan tim Pansus, Riyoso menjelaskan bahwa anggaran di Dinas PUTR sbelumnya sekitar Rp 200 miliar setiap tahun. Namun setelah adanya efisiensi dan rasionalisasi, anggaran mencapai Rp 445 miliar pada 2025 ini.

”Saya Plt Kepala DPUTR sejak 2022. Kemudian tahun 2024 April definitif DPUTR. Anggaran kami karena ada rasionalisasi terkait anggaran Rp 455 miliar. Itu plus gaji dan sekretariatan. Tahun sebelumnya Rp 200 miliaran,” ujar Riyoso.

Menurut Riyoso, besarnya anggaran itu untuk mengakomodir kebijakan Sudewo. Baik perbaikan puluhan ruas jalan hingga revitalisasi Pendapa Kabupaten Pati dan Gedung Olahraga (GOR) Pesantenan Pati.

”Sehingga anggaran ini besar. Ini prioritaskan untuk revitalisasi jalan. Ada 71 ruas jalan. Yang lain ada kita cut. Seperti masjid, Alun-alun,” terang Riyoso.

Baca juga: Eks Sekda Pati Akui Tidak Terlibat Perencanaan Kebijakan Kenaikan PBB P2 dan Tidak Ada Undangan

Baca juga: PMI Pati Gelar Doa Bersama, Santunan, dan Penghargaan Pendonor

Riyoso mengakui bahwa saat ini anggaran jumbo itu sudah terserap hingga 37 persen per Agustus lalu. Ia berkeyakinan anggaran itu bisa terserap 100 persen hingga akhir tahun 2025 ini.

”Progres jalan Insha Allah tidak ada persoalan. Sekarang penyerapan kita 37,34 persen per Agustus. Kami yakin tidak ada persoalan karena ini masih jalan,” tukas Riyoso.

Riyoso menyebut ada sejumlah proyek yang dibatalkan oleh Pemkab Pati. Alasannya karena adanya protes dari masyarakat. Di antaranya Masjid Agung Baitunnur Pati dan Alun-alun Pati.

Anggaran proyek yang dibatalkan tersebut bakal dialokasikan pembangunan jalan.

”(Renovasi) Masjid dipending sesuai aspirasi warga. Alhamdulillah karena masjid tidak mendesak tahun ini. Nanti akan mengcover Bina Marga (perbaikan jalan),” ucapnya.

Riyoso menambahkan, pemangkasan anggaran dari beberapa dinas yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur diperbolehkan.

Menurut Riyoso, bahwa pengalihan dan pergeseran anggaran pembangunan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.

"Sesuai pak. Prosesnya (Pergeseran anggaran) boleh," ucap Riyoso yang juga adik kandung Sunarwi yang menjabat Timses Kampanye Pemenangan Bupati Sudewo-Risma Ardi Chandra.

Riyoso menjelaskan bahwa saat itu ada surat dari Menteri Keuangan dan surat edaran bersama yang dituangkan dalam Inpres nomor 1 tahun 2025.

"Kemudian (pergeseran APBD) dilakukan dan berkoordinasi Dirjen Kementerian Daerah. Akhirnya itu yang dirasakan," ucap Riyoso penuh percaya diri menjawab tim Pansus.

Sedangkan proyek renovasi halaman pendopo hingga kawasan Alun-alun Pati, kata Riyoso, hal itu sesuai dengan visi misi Bupati Sudewo yang dilantik Maret 2025 lalu.

"Setiap pemimpin (Bupati) memiliki visi dan misi, bukan menghilangkan bangunan yang terdahulu," ungkap Riyoso. (lip6)