(Foto: Risma Ardhi Chandra)
Kabarpatigo.com - PATI - Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu ajakan stop membayar pajak kendaraan yang belakangan ramai beredar di media sosial, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Imbauan ini ia sampaikan di sela-sela kunjungannya ke RSUD RAA Soewondo Pati, hari ini (20/2/26).
Lebih lanjut ia pun menegaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Dalam Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya informasi yang tidak utuh terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Plt Bupati Pati meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada narasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Terkait isu yang berkembang, saya mengimbau masyarakat Kabupaten Pati untuk tetap taat membayar pajak kendaraan. Pajak kendaraan adalah kewajiban kita bersama dan hasilnya kembali untuk kepentingan publik, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar,” ujar Chandra.
Baca juga: Ramadhan 1447 H, Masjid Moch Dahlan Pati Punya 9 Program Spektakuler
Baca juga: Karaoke Tetap Buka Selama Ramadhan, Satpol PP Terapkan Program Rehabilitasi ke Solo
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah memastikan bahwa tidak ada kenaikan PKB pada tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam jumpa pers di Kantor Gubernur Jateng, Jumat (13/2/26).
“Kami tegaskan, posisi PKB tahun 2026 dibandingkan 2025 tidak ada kenaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menginstruksikan agar segera dilakukan pengkajian terkait pemberian relaksasi atau keringanan PKB pada tahun ini.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Menanggapi hal itu, Chandra kembali menekankan pentingnya literasi informasi di ruang digital. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan publik dapat dipahami secara utuh dan tidak disalahartikan, sehingga iklim pembangunan dan kepercayaan publik tetap terjaga. (red)
Komentar
Posting Komentar