Optimisme, Kredibilitas, dan Batas Rasional Komunikasi Kebijakan Ekonomi

Oleh: M Shoim Haris*

(Foto: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa)

Kabarpatigo.com - Dalam ekonomi modern, optimisme publik bukan sekadar emosi kolektif; ia adalah variabel kebijakan. Ekspektasi mempengaruhi keputusan konsumsi, investasi, hingga keberanian birokrasi mengambil risiko. Namun optimisme hanya bekerja jika bertumpu pada satu fondasi utama: kredibilitas negara. Tanpa kredibilitas, optimisme berubah dari animal spirits menjadi cheap talk—ramai, tapi tidak menggerakkan perilaku ekonomi secara berkelanjutan.

Perdebatan mengenai target pertumbuhan 8 persen menyingkap problem klasik komunikasi kebijakan di negara berkembang: ketegangan antara kebutuhan membangun harapan dan kewajiban menjaga realisme.

Secara normatif, angka tinggi sah sebagai visi politik—ia berfungsi memecah mentalitas stagnasi dan memberi arah jangka panjang. Masalah muncul ketika visi tersebut terdengar seperti janji teknokratik jangka pendek, padahal prasyarat strukturalnya belum dipenuhi. Di titik inilah kepercayaan mulai tergerus.

Kunci persoalannya adalah pembagian peran institusional. Dalam tata kelola yang sehat, pemimpin politik berfungsi sebagai narrative driver—penggerak arah dan imajinasi kolektif—sementara institusi teknis seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan bank sentral bertindak sebagai anchor of credibility. Mereka menjaga agar ekspektasi publik tidak melampaui kapasitas kebijakan riil. Ketika batas ini kabur, pasar dan publik membaca sinyal yang salah: bukan keberanian, melainkan ketidakkonsistenan.

Seorang Menkeu seperti Purbaya Yudhi Sadewa secara mandat memang ditugaskan menjaga stabilitas fiskal, kepercayaan pasar, dan manajemen risiko. Fungsi ini esensial, tetapi secara struktural tidak cukup untuk mengantarkan lonjakan pertumbuhan ke 8 persen.

Angka tersebut mensyaratkan shock produktivitas lintas kementerian dan sektor: reformasi pajak yang memperluas basis dan menaikkan rasio, industrialisasi bernilai tambah yang konsisten, deregulasi yang memotong rente, serta konflik terukur dengan kepentingan mapan. Tanpa orkestrasi politik penuh dan keputusan “mahal” yang nyata, klaim pertumbuhan tinggi akan terbaca sebagai pemasaran kebijakan, bukan proyeksi berbasis data.

Risiko terbesarnya bukan sekadar target meleset. Yang lebih berbahaya adalah siklus sinisme. Janji bombastis yang tak terbukti membuat publik apatis, pasar bersikap defensif, dan birokrasi memilih aman.

Dalam kondisi ini, bahkan kebijakan yang baik pun kehilangan daya dorong karena aktor ekonomi telah belajar untuk “menunggu dan melihat”. Memulihkan kepercayaan setelah sinisme terbentuk jauh lebih sulit daripada menaikkan pertumbuhan dari 5 ke 6 persen.

Baca juga: LBH Joeang Sebut Ada Celah Hukum dalam OTT KPK, Bupati Pati Nonaktif Sudewo Didorong Ajukan Gugatan Praperadilan

Baca juga: Bertemu Menteri Perdagangan, Plt Bupati Pati Tindaklanjuti Pengajuan Bantuan Progam Revitalisasi Pasar

Karena itu, pendekatan yang lebih rasional adalah kejujuran bertahap. Target besar perlu dipecah menjadi milestone yang jelas dan terukur: perubahan regulasi dengan tenggat, indikator peningkatan investasi dan ekspor, kenaikan belanja riset sebagai porsi PDB, serta contoh penegakan aturan yang menyentuh kepentingan kuat.

Mengakui trade-off—bahwa pertumbuhan tinggi menuntut biaya politik dan ekonomi jangka pendek—bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal kedewasaan kebijakan.

Pada akhirnya, kredibilitas adalah mesin, optimisme adalah bensin. Negara membutuhkan keduanya secara seimbang. Bensin tanpa mesin hanya menghasilkan asap; mesin tanpa bensin tak bergerak.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menuntut optimisme yang ditambatkan pada bukti, konsistensi, dan kejujuran intelektual—karena kepercayaan, sekali hilang, adalah biaya termahal yang harus dibayar negara.

*ADCENT (Advisory Center For Development)