Kembali Pemkab Pati Terima WTP ke 10 Berturut-turut, Bukti Komitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas

(Foto: Bupati Pati terima penghargaan Opini WTP ke 10 di Auditorium BPK Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 5 Jun 2025)

Kabarpatigo.com - SEMARANG - Pemerintah Kabupaten Pati kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pencapaian penghargaan ini  disampaikan secara langsung oleh Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi Rahmatullah kepada Bupati Pati Sudewo di Auditorium BPK Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (5/6/25 ) saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun  2024 di Semarang.

Baca juga: Ribuan Umat Islam Ikuti Shalat Idul Adha di Halaman Stadion Joyo Kusumo Pati

Baca juga: 14 Pejabat Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Pati Dirombak Bupati

Baca juga: Berikut 17 Titik Lokasi Shalat Idul Adha 2025 yang Disiapkan Muhammadiyah di Wilayah Pati

Capaian ini menjadi bukti nyata ketekunan dan kerja keras jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Dengan ketekunan dan kerja keras, Kabupaten Pati mencapai prestasi gemilang, WTP ke-10 berturut-turut, bukti komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga: Elemen Masyarakat di Pati Tanam Puluhan Ribu Mangrove di Pantai Kertomulyo

Baca juga: Wabup Chandra Resmi Tutup TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 di Desa Sukobubuk Margorejo

Prestasi ini sekaligus menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemkab Pati dalam mengelola keuangan daerah secara profesional.

Dengan capaian WTP selama 10 tahun berturut-turut, Kabupaten Pati dinilai mampu menjaga tata kelola keuangan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab.

10 tahun WTP berturut-turut, Kabupaten Pati membuktikan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan profesional.

Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (red)