Sebanyak 6.708 Petani Belum Terima Bantuan Puso, Bupati Pati Kawal Penuh Realisasi Bantuan Puso Tahap II

(Foto: Bupati Sudewo saat berikan sambutan pada rapat koordinasi Penanganan Puso di ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Selasa 11 Nov 2025)

Kabarpatigo.com - PATI - Bupati Pati, Sudewo, memimpin rapat koordinasi penanganan Puso (gagal panen) di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Selasa (11/11/25).

Rapat tersebut membahas tindak lanjut penyaluran bantuan stimulan bagi ribuan petani yang terdampak banjir besar pada awal tahun 2023.

Dalam paparannya, Sudewo menjelaskan bahwa bencana banjir tersebut mengakibatkan kerusakan lahan pertanian di 9 kecamatan dan 65 desa dengan total luas lahan terdampak mencapai 5.684,7 hektare.

“Jumlah petani terdampak sebanyak 10.630 orang, dan total kerugian yang dialami akibat puso atau gagal panen sangat signifikan,” ungkapnya.

Baca juga: Fatwa Donasi Digital, Jadi Pembahasan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah se Karesidenan Pati

Baca juga: Pengabdian Panjang Terhadap Lingkungan Berbuah, Sukarno Terima Penghargaan Innovasi Awards UNNES 2025

Baca juga: Lestarikan Gunung Kendeng, Pemkab Pati Gandeng Komunitas Kendeng Hijau

Baca juga: Empat Kendaraan Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Pati–Tayu, Tidak Ada Korban Jiwa

Bupati Sudewo menambahkan, pemerintah pusat sebelumnya telah menjanjikan bantuan stimulan bagi petani terdampak, namun hingga kini pencairan tahap II belum terealisasi.

“Bantuan tahap I telah dicairkan pada Oktober 2024 sebesar Rp15,69 miliar kepada 3.922 petani dari 82 kelompok tani di 40 desa dan 6 kecamatan. Sementara yang belum dibayarkan masih sekitar Rp29,78 miliar untuk 6.708 petani di 26 desa dan 4 kecamatan,” jelas Bupati.

Sudewo menyebut, hasil koordinasi terakhir dengan kementerian terkait menghasilkan kesepakatan awal bahwa realisasi bantuan tahap II akan diberikan sebesar 60% dari total bantuan yang dijanjikan.

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya agar bantuan tersebut dapat dibayarkan penuh (100%) mengingat besarnya kerugian yang dialami para petani.

“Pemerintah Daerah terus memperjuangkan dan memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat agar bantuan segera terealisasi. Kami juga mengimbau agar data teknis dan administratif yang dibutuhkan disiapkan dengan baik agar proses pencairan berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegasnya. (red)