RKPD 2027, Plt Bupati Pati: Fokus Infrastruktur dan Pendidikan

(Foto: Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra)

Kabarpatigo.com - PATI - Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati.

Forum ini menjadi tahapan awal penyusunan RKPD 2027 untuk menyerap masukan pemangku kepentingan sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Dalam kegiatan tersebut, Chandra menyampaikan bahwa rancangan awal RKPD 2027 masih berorientasi pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta optimalisasi aset daerah. 

Plt Bupati juga menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur digital sebagai langkah awal mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Rancangan awal RKPD Tahun 2027 masih berfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk Alun-Alun Kembang Joyo, saya sudah menginformasikan kepada Pak Kepala Dinas Kominfo untuk memasang Wi-Fi di sana, nanti tidak hanya Alun-Alun Kembang Joyo saja, Alun-Alun Pati juga, serta lokasi strategis UMKM agar masyarakat tertarik untuk datang ke sana,” ujar Chandra.

Selain arah pembangunan, Plt. Bupati Pati juga menjelaskan penanganan kebencanaan yang terus dimaksimalkan melalui penguatan peran kecamatan. 

Baca juga: Memilukan, Anak Bakar Rumah Orang Tua Usai Cekcok Keluarga

Baca juga: Optimisme, Kredibilitas, dan Batas Rasional Komunikasi Kebijakan Ekonomi

Chandra menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi di lapangan telah terkendali, meski kewaspadaan tetap diperlukan mengingat curah hujan masih tinggi hingga Maret.

“Alhamdulillah, saat ini sudah tidak ada warga yang mengungsi dan kondisi mulai surut. Namun, saya mengimbau masyarakat tetap waspada karena potensi hujan masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Forum ini menjadi ruang integrasi antara kebijakan perencanaan top-down dan aspirasi masyarakat secara bottom-up guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD 2027 agar lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional serta regional. (red)