Beberapa Elemen Masyarakat, Aktifis dan Praktisi Hukum Ikuti Diskusi Terkait Kenaikan PBB-P2 di Pati

(Foto: Forum Diskusi Pati di kedai Perko, Sabtu 18 Jul 2025)

Kabarpatigo.com - PATI - Beberapa elemen masyarakat, aktivis dan praktisi hukum mengikuti Forum Diskusi Pati yang diadakan dalam rangka menyikapi kenaikan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.

Diskusi kajian hukum dan politik terkait kenaikan tajam Pajak PBB-P2 tersebut berlangsung di Kedai PERKO, Sabtu (19/7/25) pagi hingga siang.

Baca juga: Lestarikan Budaya Jawa untuk Penguatan Karakter Anak, Pemkab Pati Gandeng Permadani

Baca juga: Hadiri Wisuda Permadani, Bupati Pati: Energi Positif dari Masyarakat Jadi Semangat Membangun Daerah

Koordinator diskusi sekaligus pengacara LBH Teratai, Nimerodin Gule, menyebut kebijakan kenaikan pajak bertentangan dengan hukum berlaku. Bupati dinilai melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2004 dan prinsip keadilan publik.

“Forum ini mengkaji pelanggaran konstitusional dan potensi manipulasi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, sayangnya, Bupati dan DPRD tidak hadir. Bupati tidak bisa asal comot angka hanya demi mengejar pendapatan daerah, Dewan juga jangan diam, harus panggil Bupati dan bentuk tim investigasi jika perlu,” ujar tegas.

Nimerodin menegaskan bahwa kenaikan NJOP hingga 250 persen adalah tindakan janggal dan merugikan masyarakat kecil.

Gule menduga ada pendekatan sepihak tanpa kajian dampak sosial ekonomi terhadap rakyat Pati.

Baca juga: Usai Disetujui Bersama, Draft Perubahan APBD 2025 Bakal Dievaluasi Pemprov

Baca juga: Tinjau Langsung Proyek Jalan, Bupati Pati Targetkan 2026 Seluruh Ruas Mulus Total

Sementara itu, Ahmad Husein, warga Pucakwangi, mengaku ikut memulai gerakan penolakan pajak melalui media sosial.

Ahmad Husen menyebut dukungan terus mengalir dari berbagai komunitas warga yang merasa terdampak kebijakan.

“Awalnya kami hanya diskusi kecil, lalu bikin pamflet, eh malah viral di TikTok dan Instagram. Dari situ makin banyak warga yang sadar dan ikut menyuarakan penolakan atas pajak ini,” lanjutnya.

Ahmad menilai gerakan ini murni lahir dari keresahan rakyat, bukan kepentingan elit atau partai politik tertentu. Ia menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut jika pemerintah tetap bungkam dan abai terhadap suara masyarakat.

Forum Diskusi Pati memastikan akan terus hadir sebagai ruang kontrol warga terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.

Mereka menyiapkan kajian lanjutan untuk mendesak evaluasi kebijakan serta memperkuat advokasi publik. (red)