(Foto: Gubenur Jateng Ahmad Luthfi)
Kabarpatigo.com - PATI - Pemerintah Kabupaten Pati menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Launching Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor Provinsi Jawa Tengah, yang berlangsung pada Senin (4/8/25) di Pendopo Kabupaten Pati.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah eks-Karesidenan Pati, Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping lokal desa (PLD), penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran lainnya dari kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati Pati Sudewo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi dan konsultasi dirinya bersama Gubernur Jawa Tengah, khususnya dalam implementasi MoU yang telah disepakati pada bulan April lalu terkait percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah.
“Acara ini menjadi langkah strategis dalam mengonsolidasikan seluruh kekuatan lintas sektor. Kabupaten Pati sendiri saat ini telah mencapai surplus beras sebanyak 200 ribu ton dari total produksi 350 ribu ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 150 ribu ton,” ujar Sudewo.
Baca juga: Wujudkan Data Akurat, Bupati Pati Tinjau langsung Pendataan Ulang Bansos
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa surplus beras tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan petani.
“Kalau kita hanya bicara soal ketahanan pangan, Kabupaten Pati sudah sangat siap. Tapi tujuan utama kita adalah menyejahterakan masyarakat, khususnya para petani. Dan itu belum tercapai secara maksimal,” tegasnya.
Baca juga: Ekstrakulikuler SMP Muhammadiyah 1 Pati Maksimalkan Tapak Suci
Baca juga: Tercatat 104 Penerima Manfaat Layanan Ambulance Lazismu Pati di Bulan Juli 2025
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan perangkat daerah untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif.
Ahmad Luthfi menyebut bahwa pihaknya telah membentuk “super team” lintas sektor yang terdiri dari unsur PKH, PLKP, PPL, kepala desa, bupati/wakil bupati, TNI-Polri, serta perangkat teknis lainnya.
“Semua komponen ini harus bersatu. Dari bantuan sosial, rumah layak huni, kesehatan, pendidikan, semua harus jalan bersama. Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan menjadi ujung tombak pengawasan dan evaluasi di lapangan,” ujar Gubernur.
Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi terhadap penanganan kemiskinan akan dilakukan setiap triwulan.
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Jawa Tengah telah turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, atau setara lebih dari dua juta jiwa.
“Untuk memastikan efektivitas program, kita akan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi dan terkoneksi langsung dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah,” pungkasnya.
Dengan adanya konvergensi ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah dapat dilakukan lebih terstruktur, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (red)
Komentar
Posting Komentar