Oleh: M. Shoim Haris*
(Foto: M. Shoim Haris saat di tengah-tengah peserta LK III HMI Badko Jabagteng-DIY di Yogyakarta, Sabtu 17 Jan 2026)
Kabarpatigo.com - Artikel ini ditulis sebagai analisis independen berdasarkan data publik dan studi ekonomi politik. Tidak mewakili posisi institusi tertentu.
I. Konteks 2026: Target Besar di Tengah Realitas Struktural
Memasuki tahun 2026, Indonesia berada pada persimpangan penting antara ambisi besar dan realitas struktural yang belum sepenuhnya berubah. Pemerintah secara konsisten menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun sebagai landasan menuju visi Indonesia Emas 2045. Target ini bukan sekadar slogan politik, melainkan prasyarat matematis untuk mendorong lonjakan pendapatan per kapita dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Namun data mutakhir menunjukkan jarak yang masih lebar. Berdasarkan rilis BPS Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,04 persen (year-on-year). Dengan memperhitungkan proyeksi Triwulan IV dari Bank Indonesia, pertumbuhan sepanjang 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,1–5,3 persen. Angka ini stabil, tetapi masih sekitar 2,5–3 poin persentase di bawah target 8 persen.
Berbagai studi Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari middle-income trap umumnya mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi—sekitar 6–8 persen—selama belasan hingga dua dekade. Dengan laju pertumbuhan sekitar 5 persen, Indonesia berisiko mencapai status negara berpendapatan tinggi jauh setelah 2045. Di sinilah urgensi target 8 persen memperoleh justifikasi ekonomi, bukan sekadar retorika.
Perbandingan regional memperjelas tantangan. Vietnam, meski PDB-nya jauh lebih kecil, mampu kembali mencatat pertumbuhan 8 persen tahun 2025, didukung kebijakan industrial yang konsisten. Filipina juga bergerak di rentang 6 persen dengan basis manufaktur dan jasa yang semakin kuat. Indonesia, dengan skala ekonomi yang jauh lebih besar, justru bergerak lebih lambat dalam transformasi struktural.
II. Akar Masalah: Efisiensi Investasi dan Produktivitas
Mengapa pertumbuhan Indonesia sulit menembus 6 persen secara berkelanjutan? Dua variabel struktural menjadi penentu utama.
Pertama, efisiensi investasi, yang tercermin dalam Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa ICOR Indonesia pada 2024 berada di kisaran 6,2–6,3—sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih tinggi secara historis. Selama satu dekade terakhir, ICOR Indonesia cenderung bertahan di rentang 6,0–6,5.
Sebagai perbandingan, berbagai estimasi regional menunjukkan ICOR negara-negara Asia berkembang lain berada di kisaran 4–5. Artinya, Indonesia membutuhkan investasi yang jauh lebih besar untuk menghasilkan tambahan output yang sama. Dengan ICOR setinggi ini, setiap tambahan investasi besar hanya menghasilkan peningkatan output yang relatif terbatas—sebuah inefisiensi yang menjadi beban serius bagi fiskal dan dunia usaha.
Kedua, produktivitas jangka panjang, yang tercermin dalam Total Factor Productivity (TFP). Analisis Bank Indonesia dan Bappenas menunjukkan bahwa kontribusi TFP terhadap pertumbuhan Indonesia pada periode 2020–2024 rata-rata hanya sekitar 1 persen per tahun, bahkan lebih rendah dibandingkan dekade sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada akumulasi modal dan tenaga kerja, bukan pada peningkatan efisiensi dan inovasi.
Simulasi perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan mendekati 8 persen, kontribusi TFP perlu meningkat secara signifikan—mendekati tiga kali lipat dari level saat ini. Ini bukan tugas ringan dan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola kebijakan dan institusi.
III. Stabilitas Politik sebagai Variabel Ekonomi
Dalam literatur ekonomi politik modern, stabilitas politik tidak lagi dipahami sebagai isu normatif semata, melainkan sebagai variabel ekonomi yang terukur dampaknya. Ketidakpastian kebijakan memperpanjang sikap wait and see investor, menaikkan biaya modal, dan memperpendek horizon perencanaan usaha.
Berbagai studi empiris internasional menunjukkan bahwa negara dengan stabilitas politik yang lebih tinggi cenderung memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, periode dengan stabilitas politik relatif tinggi pada pertengahan 2000-an hingga awal 2010-an bertepatan dengan pertumbuhan investasi yang lebih kuat. Sebaliknya, pada periode dengan ketegangan politik dan ketidakpastian global yang meningkat, laju investasi cenderung melambat.
Dampak stabilitas juga tercermin pada biaya pembiayaan negara. Ketika persepsi risiko meningkat, spread imbal hasil obligasi dan sukuk Indonesia terhadap surat utang negara maju melebar, menambah beban bunga APBN. Dengan skala utang pemerintah saat ini, perubahan kecil pada biaya modal dapat berdampak signifikan terhadap ruang fiskal.
IV. Koalisi Permanen: Rasionalitas Ekonomi di Balik Gagasan Politik
Dalam konteks inilah gagasan koalisi permanen kembali mengemuka. Secara ekonomi politik, koalisi yang stabil berpotensi menciptakan konsistensi kebijakan lintas siklus politik, sesuatu yang krusial bagi investasi jangka panjang dan reformasi struktural.
Gagasan koalisi permanen yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dapat dibaca bukan semata sebagai manuver politik elektoral, melainkan sebagai upaya membangun stabilitas politik jangka menengah–panjang yang selama ini menjadi prasyarat utama pembangunan ekonomi. Dalam pengalaman historisnya, Golkar—tanpa perlu dilebih-lebihkan—memiliki rekam jejak sebagai kekuatan politik yang memahami bahwa kepastian arah kebijakan dan stabilitas pemerintahan merupakan fondasi bagi investasi, industrialisasi, dan perencanaan pembangunan. Dari perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas politik berkontribusi langsung pada perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui penurunan policy uncertainty dan biaya transaksi, sehingga setiap unit investasi menghasilkan output yang lebih efisien. Pada saat yang sama, stabilitas institusional membuka ruang bagi peningkatan Total Factor Productivity (TFP)—melalui konsistensi reformasi struktural, adopsi teknologi, dan penguatan kualitas tata kelola. Dengan demikian, wacana koalisi permanen relevan dibaca dalam kerangka teknokratis: bukan sebagai klaim hegemonik partai, melainkan sebagai instrumen politik untuk menurunkan friksi kelembagaan yang selama ini menjadi penghambat Indonesia mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, termasuk target ambisius pertumbuhan ekonomi mendekati 8 persen.
Simulasi perencanaan yang dilakukan lembaga perencanaan nasional juga menunjukkan perbedaan tajam antara skenario business as usual dan skenario dengan peningkatan stabilitas kebijakan. Tanpa perbaikan stabilitas, pertumbuhan cenderung bertahan di kisaran 5–5,5 persen. Dengan stabilitas kebijakan yang lebih kuat dan reformasi yang konsisten, pertumbuhan berpotensi meningkat secara bertahap menuju 6,5–7 persen, dan mendekati 8 persen dalam jangka menengah.
Pengalaman internasional memberikan pelajaran penting. Jerman, India, dan beberapa negara Asia Timur menunjukkan bahwa stabilitas koalisi dapat mempercepat eksekusi kebijakan strategis. Namun pengalaman yang sama juga mengingatkan bahwa stabilitas tanpa akuntabilitas berisiko melahirkan inefisiensi dan policy capture.
V. Jalan Menuju 8 Persen: Tidak Ada Jalan Pintas
Secara kuantitatif, tantangan menuju pertumbuhan 8 persen sangat jelas. Dengan parameter ekonomi Indonesia saat ini, pencapaian target tersebut mensyaratkan tiga hal sekaligus:
1. Peningkatan rasio investasi terhadap PDB
2. Penurunan ICOR melalui efisiensi kebijakan dan proyek
3. Lonjakan produktivitas melalui reformasi struktural
Perhitungan berbasis fungsi produksi menunjukkan bahwa investasi perlu meningkat secara signifikan—baik dari sisi volume maupun kualitas. Pada saat yang sama, efisiensi investasi harus membaik secara drastis, dan kontribusi produktivitas harus menjadi motor utama pertumbuhan. Tanpa kombinasi ketiganya, target 8 persen akan tetap menjadi angka aspiratif.
Baca juga: Regulasi dan Deregulasi: Dilema Kebijakan antara Pertumbuhan dan Keadilan
VI. Reformasi Struktural dan Masalah Implementasi
Indonesia tidak kekurangan agenda reformasi. Tantangan utamanya adalah implementasi. Evaluasi berbagai paket reformasi menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan berhenti di tingkat regulasi, sementara pelaksanaan di lapangan berjalan parsial dan tidak merata. Diskontinuitas kebijakan akibat pergantian pejabat, fragmentasi anggaran, serta lemahnya koordinasi pusat-daerah menjadi penghambat utama.
Di sinilah stabilitas politik—termasuk melalui koalisi yang lebih permanen—berpotensi memainkan peran strategis: memperpanjang horizon kebijakan, mengurangi tarik-menarik jangka pendek, dan menjaga konsistensi agenda reformasi lintas periode pemerintahan.
VII. Mengelola Risiko: Stabilitas Tanpa Stagnasi
Stabilitas politik bukan tanpa risiko. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa koalisi jangka panjang perlu dilengkapi mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, dan ruang koreksi. Tanpa itu, stabilitas dapat berubah menjadi stagnasi.
Untuk konteks Indonesia, desain institusional menjadi kunci: evaluasi kebijakan berkala, indikator kinerja yang transparan, serta partisipasi publik yang bermakna perlu menjadi bagian dari arsitektur koalisi yang stabil.
VIII. Penutup: Pilihan Sejarah
Data mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di jalur pertumbuhan moderat sekitar 5 persen—cukup untuk menjaga stabilitas, tetapi belum cukup untuk transformasi. Target 8 persen memang ambisius, tetapi bukan mustahil jika didukung stabilitas kebijakan, reformasi struktural, dan peningkatan produktivitas yang konsisten.
Pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah 8 persen mungkin secara teoritis, melainkan apakah elite politik Indonesia mampu membangun konsensus jangka panjang untuk mencapainya. Pilihannya jelas: membangun institusi politik yang mampu menjaga konsistensi kebijakan selama 15–20 tahun ke depan, atau menerima pertumbuhan moderat yang aman tetapi tidak transformatif.
Sejarah menunjukkan, negara yang berhasil melompat jauh bukan yang paling demokratis atau paling otoriter, melainkan yang mampu mengelola stabilitas dan perubahan secara seimbang. Indonesia kini berada pada momen untuk menentukan jalan tersebut.
Artikel ini ditulis sebagai analisis independen berdasarkan data publik dan studi ekonomi politik. Tidak mewakili posisi institusi tertentu.
*Peserta Program Doktor Ilmu Ekonomi, UNTAG Surabaya
Komentar
Posting Komentar