Gaya Komunikasi Komunikatif-Humanis Wihaji; Rakyat sebagai Sumber Pengetahuan (Sebuah Perspektif Filsafat Ilmu)*

(Foto: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji)

Kabarpatigo.com - Ada satu hal penting dalam kepemimpinan publik yang sering luput dibahas secara serius, yaitu cara seorang pemimpin berkomunikasi dan menghadirkan dirinya di hadapan masyarakat.

Dalam filsafat ilmu, komunikasi tidak dipahami semata sebagai alat menyampaikan informasi melainkan sebagai proses membangun makna bersama.

Dari titik inilah gaya komunikasi kepemimpinan Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (kemendukbangga) menjadi menarik untuk diapresiasi.

Wihaji tidak menjadikan komunikasi sebagai pidato satu arah dari atas podium. Ia lebih memilih turun mendekat, dan berbincang langsung dengan masyarakat. Cara ini tampak sederhana tetapi sesungguhnya mencerminkan pemahaman yang dalam tentang relasi antara negara dan warga. Karena kebijakan tidak diposisikan sebagai produk yang sudah selesai di ruang birokrasi, melainkan sebagai proses yang terus berinteraksi dengan kehidupan masyarakat.

Jika dilihat dari sisi epistemologi, gaya komunikasi ini menunjukkan pengakuan bahwa pengetahuan sosial tidak hanya dimiliki oleh negara. Masyarakat memiliki pengalaman dan pemahaman yang tidak bisa digantikan oleh data statistik semata. Hal ini sejalan dengan pandangan Berger dan Luckmann (1966), bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan pengalaman bersama.

Ketika Wihaji membuka ruang dialog, ia sedang mengakui masyarakat sebagai subjek pengetahuan bukan sekadar objek kebijakan. Bahasa kebijakan yang kerap teknokratis dan berjarak coba dipatahkan melalui pilihan bahasa yang lebih membumi.

Pesan disederhanakan tanpa kehilangan substansi dari yang telah dirancang tersebut. Ini bukan sekadar strategi komunikasi tetapi pilihan filosofis tentang bagaimana ilmu dan kebijakan seharusnya hadir di ruang publik. Sebagaimana Habermas (1984) menyebut bahwa komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang membuka ruang saling pengertian bukan dominasi simbolis.

Baca juga: Siswa SMP Muhammadiyah 1 Pati Ikuti Peringatan Isra Mi'raj

Dari sisi ontologi kepemimpinan, gaya komunikasi Wihaji memperlihatkan bahwa pemimpin adalah bagian dari realitas sosial yang dikelola. Ia tidak berdiri di atas masyarakat melainkan berada di dalamnya. Relasi yang terbangun bukan hubungan komando tetapi relasi perjumpaan. Kepemimpinan tampil sebagai kehadiran, bukan sekadar jabatan.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan kedudukan Kemendukbangga sebagai lembaga yang membidangi kemanusiaan. Urusan kependudukan, keluarga, dan pembangunan manusia menyentuh aspek paling dasar dari kehidupan.

Program-program semacam ini tidak bisa disampaikan dengan gaya dingin dan instruktif. Tetapi membutuhkan empati, kepekaan, dan kepercayaan. Dalam konteks inilah gaya komunikasi Wihaji dapat dinilai tepat dan sesuai konteks hari ini.

Secara aksiologis, gaya komunikasi tersebut membawa nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Masyarakat tidak diperlakukan sebagai target program tetapi sebagai mitra dialog. Ini sejalan dengan pandangan humanisme dalam filsafat sosial yang menempatkan manusia sebagai subjek bermakna, bukan sekadar angka dalam perencanaan kebijakan.

Nah, gaya komunikasi ini juga menunjukkan keberanian untuk mendengar. Dalam tradisi filsafat, mendengar seringkali lebih berat dari pada berbicara. Ketika masyarakat diberi ruang bertanya dan merespons, komunikasi berubah menjadi proses dua arah yang lebih jujur. Kekuasaan simbolik negara menjadi lebih cair dan manusiawi.

Baca juga: Minta Dispensasi Nikah di PA, Pasangan Remaja 16 Tahun Ajukan Cerai Usai 6 Bulan Nikah

Baca juga: Dua Tahun Sudah Dilaporkan dan Tidak Ada Tindakan, Akhirnya Dinding Kelas SDN Sambirejo 02 Pati Ambrol

Dalam kerangka kepemimpinan nasional, gaya komunikasi Wihaji tampak tegak lurus dengan arah yang sering ditekankan Presiden Prabowo Subianto, yaitu kepemimpinan yang turun ke bawah, bekerja nyata, dan dekat dengan rakyat. Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pejabat negara harus hadir dan bekerja untuk rakyat, bukan sekadar memberi perintah dari balik meja.

Gaya komunikasi Wihaji dapat dibaca sebagai terjemahan konkret dari arahan tersebut dalam ranah komunikasi publik. Tentu, pendekatan ini juga membawa tantangan. Komunikasi yang humanis di level pimpinan perlu diikuti oleh konsistensi birokrasi di tingkat pelaksana. Karena jika tidak, kedekatan komunikasi berisiko berhenti sebagai simbol. Namun justru disinilah gaya komunikasi kepemimpinan Wihaji menjadi standar etis yang mendorong lembaga untuk menyesuaikan diri.

Dalam perspektif filsafat ilmu terapan, gaya komunikasi ini memperlihatkan pertemuan antara pengetahuan, nilai, dan tindakan. Teori tentang komunikasi publik, kepemimpinan, dan partisipasi tidak berhenti sebagai konsep tetapi menjelma dalam praktik yang dapat dirasakan masyarakat.

Sehingga pada titik ini, untuk lembaga seperti Kemendukbangga yang mengurusi kemanusiaan, keluarga, dan masa depan generasi, komunikasi yang dekat dan dialogis bukan sekadar pilihan gaya. Tetapi sebagai bagian daris kebutuhan etik dan fungsional.

Di titik inilah gaya komunikasi kepemimpinan Wihaji dapat dinilai bukan hanya baik, tetapi tepat, relevan, dan sejalan dengan arah kepemimpinan nasional yang menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. (*)

* Rika Utari