Oleh: M Shoim Haris*
(Foto: ilustrasi)
Kabarpatigo.com - Indonesia kini berada pada momentum historis yang akan menentukan arah pembangunan nasional untuk dekade mendatang. Penetapan 18 proyek hilirisasi prioritas pada tahun 2026, dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun, bukan sekadar kebijakan ekonomi konvensional. Ini adalah pernyataan tegas tentang komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari negara pemasok bahan mentah menjadi bangsa yang menguasai rantai nilai produksi.
Langkah strategis ini menjadi fondasi awal bagi pembangunan ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
Momentum Sejarah dalam Konteks Global
Dalam lintasan sejarah pembangunan negara-negara maju, fase hilirisasi selalu menjadi gerbang menuju industrialisasi yang matang. Jepang pasca-Perang Dunia II, Korea Selatan pada era 1970-1980an, dan China dalam tiga dekade terakhir membuktikan bahwa penguasaan rantai produksi domestik menjadi kunci ketahanan ekonomi.
Dalam konteks inilah, hilirisasi 2026 harus dipahami sebagai momentum strategis Indonesia—sebuah titik balik yang menentukan posisi kita dalam peta ekonomi global abad ke-21.
Dunia saat ini menghadapi fragmentasi rantai pasok, perlambatan ekonomi, dan ketegangan geopolitik yang semakin kompleks. Ketergantungan berlebihan pada ekspor bahan mentah dalam situasi seperti ini hanya akan memperbesar kerentanan nasional.
Hilirisasi menjadi respons rasional dan visioner untuk membangun ketahanan ekonomi domestik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dinamika eksternal yang sulit diprediksi.
Strategi Bertahap dengan Fondasi yang Kokoh
Komposisi proyek hilirisasi 2026 yang didominasi sektor energi dan mineral—seperti kilang minyak (Rp160 triliun), gasifikasi batu bara/DME (Rp164 triliun), dan smelter aluminium (Rp60 triliun)—seringkali menuai kritik sebagai keberpihakan pada industri besar. Namun, perspektif pembangunan yang komprehensif justru melihat ini sebagai strategi bertahap yang rasional.
Transformasi ekonomi berskala nasional memerlukan fondasi yang kokoh sebelum melangkah ke tahap yang lebih kompleks. Industri dasar yang memiliki kerangka regulasi relatif matang, mekanisme pembiayaan yang jelas, dan kapasitas pengawasan yang memadai merupakan pilihan logis sebagai langkah awal.
Fondasi ini nantinya akan menjadi penyangga bagi pengembangan manufaktur bernilai tinggi, integrasi UMKM, dan inovasi teknologi pada tahapan berikutnya. Ini bukan soal pilih kasih, melainkan soal urutan pembangunan yang tepat.
Dampak Konkret yang Mulai Terwujud
Manfaat kebijakan hilirisasi sudah dapat diukur dalam beberapa indikator makro yang penting:
· Penyerapan tenaga kerja mencapai 276.000 posisi selama konstruksi dan operasional
· Aktivasi sektor pendukung seperti konstruksi, logistik, dan jasa teknik
· Penguatan neraca perdagangan melalui penahanan nilai tambah di dalam negeri
· Peningkatan kapasitas produksi yang mengurangi ketergantungan impor
Dalam situasi ekonomi global yang fluktuatif, kemampuan menciptakan permintaan tenaga kerja dalam skala besar sekaligus menggerakkan berbagai sektor ekonomi merupakan stimulus yang sangat dibutuhkan.
Baca juga: Merusak Infrastruktur Jalan, Warga Sikui Teweh Baru Minta Penertiban dan Penegakan Aturan
Keseimbangan antara Transformasi Skala Besar dan Pemerataan
Yang patut diapresiasi dari kebijakan ini adalah upaya menjaga keseimbangan antara proyek berskala besar dan yang lebih inklusif. Di samping proyek-proyek raksasa, terdapat lima inisiatif agro-hilir yang strategis:
1. Pengolahan minyak jelantah menjadi bioavtur (Rp16 triliun)
2. Rumput laut menjadi karagenan (Rp212 miliar)
3. Ikan tilapia menjadi fillet (Rp1 triliun)
4. Pala menjadi oleoresin (Rp1,8 triliun)
5. Pengembangan produk kelapa (Rp2,3 triliun)
Meski secara nilai investasi lebih kecil, proyek-proyek ini memiliki signifikansi strategis karena berpotensi melibatkan jutaan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai nilai yang lebih panjang.
Agro-hilir dapat menjadi jembatan penting antara industrialisasi skala besar dan ekonomi kerakyatan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.
Menyikapi Kritik sebagai Bagian dari Penyempurnaan
Kritik konstruktif terhadap kebijakan hilirisasi—terutama mengenai potensi distorsi pasar, tantangan alih teknologi, dan dampak lingkungan—merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan perbaikan kebijakan publik. Alih-alih dianggap sebagai penolakan, kritik ini justru harus dijadikan dasar untuk penyempurnaan implementasi melalui:
1. Kontrak investasi yang memastikan transfer teknologi secara nyata dan terukur
2. Penguatan kelembagaan untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan persaingan sehat
3. Kebijakan keterkaitan industri yang memfasilitasi integrasi UMKM ke dalam rantai pasok
4. Standar keberlanjutan yang ketat dan konsisten untuk menjaga keseimbangan ekologis
Roadmap Menuju Industrialisasi yang Komprehensif
Keberhasilan 18 proyek ini harus menjadi batu pijakan menuju peta jalan industrialisasi yang lebih komprehensif:
· Fase 1 (2024-2029): Penyelesaian proyek dengan tata kelola ketat, penegakan konten lokal, dan transfer teknologi
· Fase 2 (2030-2034): Pengembangan industri hilir dan pendukung berbasis output fase pertama
· Fase 3 (2035+): Pendalaman inovasi, riset terapan, dan perluasan ekosistem industri yang inklusif
Baca juga: Siswa SMK Negeri 4 Pati Diduga Keracunan MBG, SOP Seluruh SPPG Bakal Diperketat
Baca juga: Hari Pers Nasional, Plt Bupati Pati: Pers Mitra Strategis Pemerintah Daerah
Tantangan sebagai Bagian dari Proses Pembelajaran
Tantangan seperti ketergantungan teknologi, risiko lingkungan, dan konsentrasi wilayah memang nyata. Namun, sejarah pembangunan negara-negara industri menunjukkan bahwa tantangan semacam ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran menuju kemandirian ekonomi. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi kebijakan, transparansi implementasi, dan akuntabilitas publik yang kuat.
Kesimpulan: Melangkah dengan Keyakinan dan Kearifan
Delapan belas proyek hilirisasi 2026 merupakan komitmen monumental Indonesia untuk mengambil alih kendali atas masa depan ekonominya. Ini adalah langkah awal yang berani dalam perjalanan panjang menuju industrialisasi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Keberhasilan tidak hanya diukur dari realisasi investasi, tetapi dari seberapa jauh kebijakan ini mampu:
· Menciptakan industri lanjutan dan lapangan kerja berkualitas
· Memperluas penguasaan teknologi domestik
· Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata
· Memperkuat ketahanan ekonomi nasional
Dengan semangat kolaborasi, pembelajaran terus-menerus, dan komitmen pada prinsip keberlanjutan, hilirisasi dapat menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan inovasi, teknologi, dan kesejahteraan bersama.
Momentum ini harus dimanfaatkan dengan penuh keyakinan, sekaligus dijalankan dengan kearifan dan akuntabilitas yang tinggi.
*Advisory Center For Development (ADCENT)
Komentar
Posting Komentar