Danantara: Ujian Kredibilitas dan Keberanian Terukur dalam Pembangunan Indonesia

Oleh: M. Shoim Haris*

(Foto: Danantara)

Kabarpatigo.com - Dalam narasi pembangunan ekonomi, terdapat momen-momen kritis ketika sebuah bangsa harus memilih: tetap berada di zona nyaman disiplin fiskal yang telah terbukti, atau berani melangkah ke wilayah baru yang penuh risiko demi lompatan transformatif. Kelahiran Danantara, dana investasi strategis Indonesia, menempatkan negara tepat di persimpangan jalan itu.

Reaksi pasar dan lembaga pemeringkat seperti Moody's terhadap lembaga ini bukanlah penolakan terhadap ambisi pembangunan, melainkan ujian kredibilitas yang wajar dalam perjalanan suatu negara menuju kenaikan kelas ekonomi.

Dilema Pembangunan Pascastabilitas

Selama dua dekade pasca-Reformasi 1998, Indonesia membangun identitasnya sebagai negara dengan tata kelola makroekonomi yang prudent. Dua undang-undang menjadi penjaga utama: UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB dan rasio utang maksimal 60% dari PDB, serta UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan mandat tunggal menjaga stabilitas nilai rupiah dan melarang pembiayaan defisit fiskal.

Kerangka hukum ini berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis, menjaga inflasi tetap rendah, dan memulihkan kepercayaan investor. Namun, kesuksesan ini menghasilkan paradoks pembangunan: stabilitas yang dicapai justru menciptakan keterbatasan ketika Indonesia menghadapi tantangan struktural baru. Agenda transformasi ekonomi—meliputi industrialisasi cepat, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur strategis, dan penguatan daya saing teknologi—menuntut kapasitas pembiayaan dan penanggung risiko yang melampaui batasan kerangka fiskal konvensional.

APBN, dengan seluruh mekanisme akuntabilitasnya, memiliki keterbatasan struktural dalam menanggung proyek-proyek berisiko tinggi dan berjangka panjang. Sementara itu, Bank Indonesia secara prinsipil dan hukum tidak dapat berfungsi sebagai mesin pembangunan langsung tanpa mengorbankan independensi dan fokus pada stabilitas moneter. Di sinilah muncul kebuntuan kelembagaan: bagaimana mendanai lompatan pembangunan tanpa mengorbankan disiplin fiskal dan independensi moneter?

Jalan Memutar Kelembagaan

Danantara hadir sebagai respons terhadap kebuntuan ini. Ia bukan sekadar lembaga baru, melainkan rekayasa kelembagaan canggih yang berusaha menciptakan ruang ketiga (third institutional space) di luar dikotomi tradisional APBN versus kebijakan moneter. Secara konseptual, Danantara dirancang untuk:

1. Memisahkan fungsi pembangunan dari anggaran rutin, memungkinkan negara mengambil risiko jangka panjang tanpa membebani APBN secara langsung.
2. Menjembatani kesenjangan pembiayaan untuk proyek strategis yang terlalu berisiko bagi pasar komersial tetapi terlalu besar untuk ditanggung APBN.
3. Menciptakan mekanisme pembiayaan blended yang memadukan modal pemerintah, swasta, dan internasional.

Desain ini memiliki preseden historis di banyak negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi. Korea Selatan memiliki Korea Development Bank (KDB) yang memainkan peran kritis dalam industrialisasi 1970-an.

Malaysia membentuk Khazanah Nasional sebagai dana kekayaan negara. Singapura memiliki Temasek Holdings. Bahkan negara-negara maju seperti Jerman memiliki KfW Development Bank. Semua lembaga ini, pada fase awal pendiriannya, juga menghadapi skeptisisme pasar dan pertanyaan kredibilitas.

Respons Pasar: Ujian, Bukan Penolakan

Reaksi Moody's—yang menempatkan peringkat Indonesia dalam tinjauan untuk kemungkinan penurunan—perlu dibaca dalam konteks yang tepat. Lembaga pemeringkat tidak menilai visi politik atau ambisi pembangunan, melainkan risiko fiskal dan tata kelola. Pertanyaan inti mereka sederhana namun fundamental:

Apakah kewajiban Danantara akan menjadi kewajiban terselubung (contingent liability) pemerintah? Dalam terminologi ekonomi, contingent liability mengacu pada kewajiban potensial yang mungkin timbul di masa depan tergantung pada terjadinya peristiwa tertentu. Jika Danantara mengalami kesulitan keuangan, apakah pemerintah akan merasa terpaksa menyelamatkannya? Jika ya, maka utang Danantara secara efektif adalah utang pemerintah.

Apakah terdapat jaminan implisit (implicit guarantee) dari negara? Meskipun secara hukum mungkin tidak ada jaminan eksplisit, pasar sering berasumsi bahwa lembaga yang dimiliki negara akan diselamatkan jika mengalami masalah—sebagaimana terjadi dalam banyak kasus bailout di berbagai negara.

Apakah tata kelola Danantara cukup kuat untuk mencegah penyimpangan? Lembaga dengan mandat luas, akses ke dana besar, dan kedekatan dengan kekuasaan politik rentan terhadap masalah tata kelola, korupsi, dan alokasi sumber daya yang tidak optimal.

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap inovasi kebijakan, melainkan mekanisme disiplin pasar yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Dalam ekonomi global yang terintegrasi, kredibilitas fiskal adalah aset strategis yang nilainya jauh melampaui angka-angka dalam laporan keuangan.

Lima Pilar Kredibilitas

Agar Danantara berhasil melewati ujian kredibilitas ini, pemerintah perlu membangun lima pilar utama:

Pertama, kejelasan mandat dan batasan. Danantara harus memiliki fokus sektoral yang jelas—misalnya hanya pada proyek hilirisasi mineral, energi terbarukan, infrastruktur digital, atau penguatan rantai pasok strategis. Mandat yang terlalu luas akan meningkatkan risiko dan mengurangi akuntabilitas.

Kedua, transparansi operasional setara standar internasional. Pelaporan keuangan harus mengikuti standar tertinggi (IFRS), dengan audit independen berkala. Proses pengambilan keputusan investasi perlu terdokumentasi dengan baik dan terbuka untuk pengawasan publik.

Ketiga, tata kelola profesional yang bebas dari intervensi politik. Dewan direksi dan komite investasi harus terdiri dari profesional dengan rekam jejak terbukti, dengan mekanisme seleksi yang kompetitif. Remunerasi harus berbasis kinerja, bukan pertimbangan politik.

Keempat, penegasan eksplisit "no automatic bailout". Pemerintah perlu secara jelas menyatakan—dan konsisten mempertahankan—bahwa tidak ada jaminan penyelamatan otomatis untuk Danantara. Risiko kegagalan investasi harus ditanggung oleh lembaga ini dan mitra investasinya, bukan oleh APBN.

Kelima, mekanisme exit strategy yang jelas. Setiap investasi harus memiliki rencana keluar yang terdefinisi dengan baik, baik melalui IPO, penjualan strategis, atau mekanisme lainnya. Danantara tidak boleh menjadi "tempat parkir" aset yang tidak produktif.

Belajar dari Sejarah: Kasus Korea Development Bank

Pengalaman Korea Selatan dengan KDB memberikan pelajaran berharga. Didirikan pada 1954, KDB awalnya menghadapi skeptisisme yang sama. Namun, dengan mandat yang jelas (mendukung industrialisasi), tata kelola yang relatif bersih, dan fokus pada hasil, KDB berhasil membiayai chaebol seperti Hyundai, Samsung, dan LG pada fase pertumbuhan kritis mereka.

Yang menarik, KDB beroperasi dalam ekosistem kebijakan yang mendukung: independensi Bank of Korea dijaga, disiplin fiskal dipertahankan, dan KDB berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, mekanisme pasar. Ketika ekonomi Korea matang, peran KDB berevolusi dari penyedia modal menjadi fasilitator restrukturisasi korporasi.

Tantangan Khusus Indonesia

Indonesia menghadapi konteks khusus yang membedakan Danantara dari pendahulunya di negara lain:

Pertama, tantangan tata kelola dalam ekosistem politik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa lembaga dengan sumber daya besar rentan terhadap penyalahgunaan untuk kepentingan politik jangka pendek. Membangun tembok api (firewall) antara Danantara dan dinamika politik akan menjadi ujian nyata.

Kedua, kompleksitas geografis dan administratif. Proyek-proyek strategis sering terbentur pada isu perizinan, tata ruang, dan koordinasi antarlembaga. Tanpa dukungan ekosistem regulasi yang memadai, bahkan dana yang melimpah tidak akan menghasilkan pembangunan yang efektif.

Ketiga, kapasitas sumber daya manusia. Mengelola portofolio investasi strategis senilai puluhan miliar dolar membutuhkan keahlian yang langka di Indonesia. Rekrutmen global dan program pengembangan kapasitas yang masif menjadi prasyarat keberhasilan.

Baca juga: Presiden Prabowo Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU, Tegaskan Sinergi Ulama dan Negara

Baca juga: 18 Proyek Hilirisasi 2026: Titik Balik Menuju Kedaulatan Ekonomi

Melampaui Dikotomi Stabilitas vs Pertumbuhan

Polemik Danantara pada dasarnya merefleksikan ketegangan abadi antara stabilitas dan pertumbuhan, antara kehati-hatian dan keberanian. Selama ini, diskusi kebijakan ekonomi Indonesia sering terjebak dalam dikotomi ini: kita disuguhkan pilihan antara "disiplin fiskal yang ketat" atau "stimulus pembangunan yang agresif."

Danantara menawarkan jalan ketiga: kerangka kelembagaan yang memungkinkan keberanian pembangunan tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Dengan memisahkan fungsi pembangunan strategis dari anggaran rutin, Indonesia berusaha mencapai yang terbaik dari kedua dunia: mempertahankan kredibilitas fiskal sambil mendanai transformasi ekonomi.

Namun, jalan ketiga ini hanya berhasil jika didukung oleh desain kelembagaan yang matang, tata kelola yang kuat, dan komitmen politik yang konsisten. Jika tidak, Danantara berisiko menjadi sekadar APBN bayangan (shadow budget) yang pada akhirnya justru melemahkan kredibilitas fiskal yang telah dibangun dengan susah payah.

Kesimpulan: Kenaikan Kelas Kelembagaan

Pertanyaan mendasar bukanlah apakah Danantara ide yang baik atau buruk, melainkan apakah Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengelolanya dengan baik. Ini adalah ujian terhadap kematangan tata kelola ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Respons terhadap kekhawatiran pasar tidak boleh defensif atau menganggapnya sebagai intervensi asing yang tidak diinginkan. Sebaliknya, pemerintah perlu melihat pertanyaan-pertanyaan ini sebagai umpan balik konstruktif yang dapat membantu memperkuat desain Danantara.

Dalam jangka pendek, fokus harus pada pembangunan lima pilar kredibilitas. Dalam jangka menengah, keberhasilan Danantara harus diukur bukan dari besarnya dana yang dikelola, melainkan dari dampak transformatif pada struktur ekonomi: peningkatan pangsa manufaktur bernilai tambah tinggi, penguatan rantai pasok nasional, dan akselerasi adopsi teknologi.

Sejarah pembangunan ekonomi mengajarkan bahwa negara-negara yang berhasil melompat bukanlah yang paling banyak menghabiskan uang, melainkan yang paling cerdas dalam merancang kelembagaan yang tepat. Danantara adalah kanvas kosong; kualitas lukisan yang akan dihasilkan tergantung pada keterampilan pelukisnya.

Inilah tantangan sebenarnya: bukan sekadar mendirikan lembaga baru, melainkan membangun kapasitas negara untuk mengelola kompleksitas pembangunan di abad ke-21. Jika berhasil, Danantara tidak hanya akan mendanai proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol kenaikan kelas kelembagaan Indonesia—negara yang cukup dewasa untuk mengambil risiko terukur, cukup bijak untuk belajar dari pasar, dan cukup visioner untuk melompat tanpa melupakan fondasi.

*Advisory Center for Development (ADCENT)