(Foto: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh)
Kabarpatigo.com - SEMARANG - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh membawa aspirasi masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.
Mewakili Ketua DPRD Sumanto, Saleh menyampaikan pokok-pokok pikiran dewan yang berisi hasil serapan aspirasi masyarakat dalam forum Musrenbang di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Senin (5/5/25).
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Saleh mengatakan bahwa DPRD memiliki fungsi strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Setelah menganalisa dokumen Rancangan RPJMD dan mencermati sejumlah isu strategis, DPRD Jawa Tengah memberikan tujuh catatan penting untuk memperkaya penyusunan rencana pembangunan daerah.
Pertama, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi prioritas. Dia mendorong program intervensi kemiskinan Pemprov Jateng dilakukan bersifat lintas sektor, berbasis data mikro yang valid, dan melibatkan peran serta desa serta komunitas lokal.
Kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar hingga menengah, serta penguatan pendidikan vokasi, perlu ditingkatkan.
“Di bidang kesehatan, penguatan layanan primer dan jaminan kesehatan semesta harus terus diupayakan, khususnya bagi kelompok rentan,” ungkap Saleh.
Baca juga: Pendaftaran SPMB SMA dan SMK Negeri 2025 Jawa Tengah, Berikut Link, Jadwal dan Alur
(Foto: Ketua DPD I Partai Golkar Jateng, Mohammad Saleh)
Baca juga: Program Kesejahteraan Petani Bupati Pati, Gubernur: Bisa Jadi Contoh untuk Kabupaten Lain
Pihaknya juga menyoroti ancaman krisis air bersih dan alih fungsi lahan pertanian yang semakin masif. Saleh mendorong agar pemerintah daerah harus menyiapkan langkah-langkah adaptif dan mitigatif berbasis kajian lingkungan hidup strategis.
Catatan keempat, potensi sektor industri kreatif, pertanian, dan pariwisata, yang diproyeksikan menjadi tulang punggung ekonomi daerah harus didukung dengan penyediaan infrastruktur penunjang, insentif usaha, dan pendampingan berbasis wilayah.
“Kelima reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masih membutuhkan dorongan. Isu efektivitas, efisiensi, dan integritas birokrasi harus dijawab dengan percepatan digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan sistem pengawasan yang lebih kuat,” kata Saleh.
Kelima, partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan juga perlu diperkuat. Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ruang terbuka dan inklusif bagi suara rakyat dari berbagai latar belakang dan dilakukan secara bottom-up.
Catatan ketujuh, keberlanjutan lingkungan hidup dan mitigasi bencana tidak boleh diabaikan. Provinsi kita rentan terhadap banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
“Maka penting bagi RPJMD untuk menempatkan aspek keberlanjutan sebagai arus utama pembangunan. Perubahan iklim harus menjadi faktor pertimbangan utama dalam semua kebijakan sektoral,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Saleh menekankan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuan pemerintah daerah menjangkau warga yang paling lemah, yang paling jauh, dan yang paling terdampak.
“RPJMD ini harus mampu menjadi alat keberpihakan, keberanian, dan keberlanjutan. Kami menekankan kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, Integrasi perencanaan dan penganggaran, Serta pemantauan berbasis hasil, bukan sekadar serapan anggaran,” tandasnya. (indoraya)
Komentar
Posting Komentar