Ekonomi Membutuhkan Disiplin Politik: Mengapa Penyederhanaan Pilkada Relevan bagi Industrialisasi Indonesia
Oleh: M. Shoim Haris*
Kabarpatigo.com - Indonesia hari ini berada pada titik penting sejarah ekonominya. Setelah puluhan tahun bertumpu pada ekspor bahan mentah dan konsumsi domestik, negara ini mulai serius mendorong hilirisasi, membangun industri nasional, dan menciptakan rantai nilai dalam negeri. Namun, pertanyaan krusialnya bukan lagi apakah Indonesia mau berindustri, melainkan apakah sistem politiknya cukup kondusif untuk menopang industrialisasi jangka panjang.
Di sinilah perdebatan tentang penyederhanaan proses politik—termasuk wacana Pilkada tidak langsung—menjadi relevan, bukan sebagai isu demokrasi prosedural semata, melainkan sebagai isu ekonomi-politik struktural yang menyentuh jantung cita-cita kemandirian ekonomi.
Hilirisasi Bukan Proyek Teknis, Tetapi Proyek Politik
Hilirisasi sering dipahami secara sempit sebagai urusan smelter, larangan ekspor, atau insentif fiskal. Padahal, dalam praktik global, hilirisasi adalah proyek politik jangka panjang yang membutuhkan tiga hal: konsistensi kebijakan, disiplin elite, dan koordinasi lintas wilayah. China dan Vietnam memahami ini sejak awal.
Industrialisasi mereka tidak diserahkan pada mekanisme pasar semata, apalagi pada dinamika politik lokal yang fluktuatif. Negara berfungsi sebagai arsitek dan penjamin stabilitas produksi, memastikan bahwa setiap level pemerintahan—termasuk daerah—bergerak dalam satu arah: produktivitas dan ekspor.
Sebaliknya, pengalaman India dan Indonesia menunjukkan dilema khas demokrasi besar: politik lokal yang sangat kompetitif sering kali menghasilkan pemerintahan daerah dengan orientasi jangka pendek, biaya politik tinggi, dan ketergantungan pada rente.
Dalam situasi seperti ini, industrialisasi yang membutuhkan kesabaran dan akumulasi modal jangka panjang mudah kalah oleh proyek-proyek "cepat saji" yang menguntungkan secara elektoral, tetapi miskin nilai tambah.
Biaya Politik Sebagai Beban Industri
Pilkada langsung, dalam praktiknya selama dua dekade, telah menciptakan biaya politik struktural yang signifikan. Kepala daerah terpilih sering masuk dengan beban finansial kampanye yang besar, yang kemudian mendorong logika "balik modal" melalui penerbitan izin, konsesi, atau proyek fisik jangka pendek. Akibatnya, kebijakan daerah cenderung menjadi transaksional dan kurang ramah terhadap investasi industri jangka panjang yang butuh kepastian.
Bagi investor—baik domestik maupun asing—masalah utamanya bukan demokrasi, melainkan ketidakpastian kebijakan. Industrialisasi, termasuk hilirisasi mineral, pengembangan industri halal, dan kawasan industri, membutuhkan horizon waktu 10–20 tahun. Namun, siklus politik daerah yang sangat kompetitif sering memproduksi perubahan arah kebijakan setiap lima tahun, bahkan lebih cepat. Risiko "policy reversal" ini menjadi penghalang utama bagi komitmen modal besar.
Inilah sebabnya mengapa banyak investor global melihat Indonesia sebagai pasar konsumsi yang besar, tetapi masih berhati-hati menjadikannya basis manufaktur dan rantai pasok regional yang integral.
Penyederhanaan Politik Sebagai Instrumen Disiplin Produksi
Dalam kerangka ini, wacana untuk menyederhanakan proses politik lokal, termasuk Pilkada tidak langsung, perlu dibaca ulang secara konstruktif. Bukan sebagai kemunduran demokrasi secara otomatis, tetapi sebagai upaya institusional untuk menurunkan friksi politik terhadap agenda produksi nasional yang strategis. Penyederhanaan ini berpotensi untuk: (1) menurunkan biaya politik elektoral, sehingga mengurangi insentif kepala daerah untuk mencari rente cepat;
(2) memperkuat koordinasi pusat–daerah, khususnya untuk proyek strategis lintas wilayah seperti koridor hilirisasi dan kawasan industri terpadu; dan
(3) meningkatkan konsistensi kebijakan, yang sangat dihargai oleh investor jangka panjang.
Banyak negara industri sukses tidak menempatkan politik lokal sebagai arena kontestasi bebas tanpa batas. Mereka membatasi "noise politik" agar tidak mengganggu logika produksi dan akumulasi. China dan Vietnam adalah contoh ekstrem, tetapi bahkan negara demokrasi industri seperti Korea Selatan pasca-Perang Korea dan Jepang pasca-Perang Dunia II memiliki birokrasi ekonomi yang relatif kebal dan stabil dari gejolak siklus elektoral lokal, memungkinkan fokus pada pembangunan.
Risiko Nyata: Oligarki dan Defisit Legitimasi
Namun, penyederhanaan politik bukan tanpa risiko. Dua bahaya utama harus diakui secara jujur. Pertama, oligarkisasi elite lokal. Jika Pilkada tidak langsung hanya memindahkan arena transaksi dari pemilih langsung ke anggota DPRD tanpa diiringi reformasi tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang ketat, maka konsentrasi rente justru bisa semakin parah dan tersistematis. Kedua, defisit legitimasi publik.
Demokrasi bukan hanya soal efisiensi administrasi, tetapi juga rasa memiliki dan partisipasi. Jika rakyat merasa sepenuhnya dikeluarkan dari proses pemilihan pemimpinnya, stabilitas sosial jangka panjang bisa terganggu—dan ini sama buruknya bagi iklim investasi.
Artinya, penyederhanaan politik hanya masuk akal jika diimbangi dengan perluasan partisipasi ekonomi rakyat dan penguatan akuntabilitas, bukan sekadar pengurangan partisipasi politik.
Pesantren, Ekonomi Kolektif, dan Civil Society Sebagai Penyangga Legitimasi
Di sinilah keunikan Indonesia muncul sebagai aset potensial. Berbeda dengan China atau Vietnam, Indonesia memiliki basis civil society dan ekonomi kolektif yang sangat kuat, termasuk pesantren, koperasi, dan organisasi sosial-keagamaan. Jika dimasukkan secara cerdas ke dalam arsitektur ekonomi nasional, mereka bisa menjadi sumber legitimasi non-elektoral yang vital.
Pesantren, misalnya, bukan hanya lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga ekosistem sosial-ekonomi berbasis kepercayaan (trust) dan jaringan yang luas. Dalam konteks pengembangan industri halal, manufaktur ringan, dan UMKM tangguh, pesantren dan koperasinya dapat berfungsi sebagai basis produksi kolektif yang stabil, disiplin, dan berakar sosial kuat.
Bagi investor dan perencana nasional, model ini menawarkan nilai tambah yang jarang dibicarakan: penurunan biaya transaksi sosial, stabilitas tenaga kerja terampil berkarakter, dan social license to operate yang alami.
Dengan kata lain, penguatan ekonomi kolektif dan civil society bisa menjadi penyangga legitimasi sosial yang kokoh ketika mekanisme politik formal disederhanakan untuk efisiensi.
Baca juga: Presiden Prabowo Umumkan Swasembada Pangan Nasional 2025
Baca juga: Pengentasan Kemiskinan: Berkaca pada Strategi China
Hilirisasi, Industri Halal, dan IKN: Mengapa Butuh "Political Quietness"
Agenda strategis nasional saat ini—hilirisasi mineral nikel dan komoditas kunci lainnya, pengembangan industri halal yang terintegrasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)—memiliki satu kesamaan mendasar: semuanya membutuhkan ketenangan politik dan konsistensi kebijakan jangka panjang.
Hilirisasi membutuhkan kepastian lahan, energi, dan infrastruktur logistik yang lintas daerah dan lintas masa jabatan. Industri halal membutuhkan standardisasi, konsolidasi produksi, dan integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir yang tak bisa tercapai dalam satu periode kepemimpinan. IKN, sebagai proyek bangsa, membutuhkan kontinuitas kebijakan lintas rezim dan lintas wilayah administratif.
Sulit membayangkan semua mega-proyek strategis ini berjalan optimal jika setiap daerah, yang menjadi simpul penting dalam rantai nilai tersebut, menjadi arena kontestasi politik yang intens, mahal, dan tak terkoordinasi dengan visi nasional.
Kesimpulan: Demokrasi yang Memimpin Produksi
Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Indonesia harus memilih secara dikotomis antara demokrasi atau industrialisasi. Pertanyaannya adalah: apakah demokrasi Indonesia mampu berevolusi menjadi demokrasi yang memimpin produksi, sebuah sistem yang tidak hanya mengelola kompetisi dan suara, tetapi juga secara efektif mengarahkan energi bangsa pada akumulasi kapital, inovasi, dan penciptaan nilai tambah berkelanjutan?
Penyederhanaan proses politik lokal, termasuk reformasi menuju Pilkada tidak langsung yang dirancang dengan baik, bisa menjadi bagian dari jawaban—jika dan hanya jika disertai dengan: (1) penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi di level DPRD dan eksekutif daerah; (2) perluasan partisipasi ekonomi riil melalui penguatan koperasi, UMKM, dan ekonomi kolektif berbasis komunitas; serta (3) peningkatan kapasitas birokrasi yang meritokratis.
China dan Vietnam melompat menjadi kekuatan manufaktur dunia karena berani memaksakan disiplin produksi yang ketat. India dan Indonesia, sementara itu, sering dianggap bertahan dalam "middle-income trap" bukan karena kurangnya demokrasi, tetapi karena terlalu sibuk mengelola politik elektoral yang hiper-aktif tanpa arah ekonomi industri yang tegas dan konsisten.
Indonesia masih punya kesempatan untuk mengambil jalan tengah yang cerdas: sebuah demokrasi yang tetap sah secara sosial melalui partisipasi ekonomi dan kontrol masyarakat, namun tegas dan disiplin secara ekonomi dalam memandu transformasi industri.
Jika tidak, hilirisasi akan berhenti sebagai slogan dan proyek mercusuar yang terpencar, industri nasional akan tumbuh setengah hati dan tidak kompetitif, dan bonus demografi yang berharga itu akan berlalu begitu saja tanpa lompatan sejarah menuju negara industri yang mandiri. Disiplin politik bukanlah musuh demokrasi, tetapi bisa menjadi prasyarat bagi demokrasi yang berdaulat secara ekonomi.
*Peminat Masalah Ekonomi Pembangunan
ini terlalu rumit, agak pesimis.... kenapa tidak alternatif lain seperti kita hilangkan sja para kepala daerah yang ada
BalasHapus